'Roadmap' E-Commerce Masih Tunggu Aturan Perpajakan Bisnis Start-Up

Kompas.com - 18/03/2016, 14:30 WIB
Ilustrasi e-commerce Thinkstock/DavilesIlustrasi e-commerce
|
EditorAprillia Ika
JAKARTA, KOMPAS.com - Peta jalan (roadmap) perdagangan elektronik atau e-commerce yang sudah dirilis pemerintah Februari 2016 lalu, hingga saat ini belum bisa digunakan sebagai penunjuk arah berjalannya bisnis e-commerce.

Hal tersebut disebabkan, regulasi perpajakan yang belum menemukan titik temu antara pemerintah dan pelaku usaha.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo, sebagai leader urusan deregulasi e-commerce, menyatakan, setelah dirilis roadmap e-commerce dikembalikan lagi ke sebelas kementerian/lembaga terkait, termasuk Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Ada beberapa kementerian yang belum (memberikan respons). Nah (soal perpajakan) ini kami dari Kemenkeu belum dapat. Kan soal pajak, kami minta respons dari Kemenkeu, khususnya untuk bisnis start-up," kata Lukita, Jakarta, Kamis malam (17/3/2016).

Lebih lanjut Lukita mengatakan, pihak Kementerian Keuangan masih beranggapan tarif (rate) pajak yang dikenakan kepada UKM yang sebesar satu persen, bisa diterapkan untuk bisnis start-up yang omzet usahanya di bawah Rp 5 miliar per tahun.

Di lain pihak, pelaku bisnis start-up sendiri tidak keberatan dengan tarif pajak tersebut. Hanya saja, mereka meminta pajak tersebut tidak dikenakan sekarang juga.

"Mereka cuma bilang bahwa sebetulnya untuk beberapa tahun itu mereka dibebaskan. Jadi bukan bicara rate. Jadi itu yang kami lagi nunggu masukan dari Kemenkeu," kata dia.

Lukita menambahkan, Kemenko sendiri sependapat dengan pelaku bisnis start-up. Lukita bilang, bisnis start-up merupakan bisnis yang berisiko, dan banyak dilakukan oleh skala kecil-menengah.

"Jadi ya memang kami berharap mereka diberi kesempatan sampai matang, artinya dikasih kayak grace period lah," imbuh dia.

"Kayak kami ngasih tax holiday untuk perusahaan yang besar. Ini juga. Apalagi untuk yang sangat baru dalam berusaha, kami berikan kesempatan," ujar Lukita lagi.

Sayangnya saat dikonfirmasi berapa grace period yang diharapkan pelaku usaha, Lukita menyampaikan pihaknya masih menunggu usulan dari pelaku bisnis start-up.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Daging Sapi Melonjak Sampai Rp 170.000/Kg

Harga Daging Sapi Melonjak Sampai Rp 170.000/Kg

Whats New
Simak Jadwal KRL Jabodetabek dan KRL Yogya-Solo Saat Lebaran

Simak Jadwal KRL Jabodetabek dan KRL Yogya-Solo Saat Lebaran

Whats New
Seperti Apa Kehidupan Ekonomi Warga Palestina?

Seperti Apa Kehidupan Ekonomi Warga Palestina?

Whats New
KRL Yogyakarta-Solo Tetap Beroperasi saat Libur Lebaran

KRL Yogyakarta-Solo Tetap Beroperasi saat Libur Lebaran

Whats New
[TREN OLAHRAGA KOMPASIANA] Inter Milan Diambang Kebangkrutan | Perebutan Jatah Liga Champions di Liga Inggris | Child Abuse Olahraga Gymnastic

[TREN OLAHRAGA KOMPASIANA] Inter Milan Diambang Kebangkrutan | Perebutan Jatah Liga Champions di Liga Inggris | Child Abuse Olahraga Gymnastic

Rilis
[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Tantangan bagi yang Punya Target Hidup | 4 Cara Efektif dalam Membuat Keputusan yang Lebih Baik | Syarat Absurd Lowongan Kerja

[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Tantangan bagi yang Punya Target Hidup | 4 Cara Efektif dalam Membuat Keputusan yang Lebih Baik | Syarat Absurd Lowongan Kerja

Rilis
Ada Larangan Mudik, Pengusaha Rest Area Rugi Rp 20 Miliar

Ada Larangan Mudik, Pengusaha Rest Area Rugi Rp 20 Miliar

Whats New
Penutupan Outlet Tanpa PHK, BNI: Karyawan Bakal Dipindahkan atau Dialihfungsikan

Penutupan Outlet Tanpa PHK, BNI: Karyawan Bakal Dipindahkan atau Dialihfungsikan

Whats New
H-1 Lebaran, Posko THR Kemnaker Tampung 977 Aduan Masyarakat

H-1 Lebaran, Posko THR Kemnaker Tampung 977 Aduan Masyarakat

Rilis
Pengusaha Tak Bayar THR Pegawai, Siap-siap Kena Sanksi dan Denda

Pengusaha Tak Bayar THR Pegawai, Siap-siap Kena Sanksi dan Denda

Whats New
Larangan Mudik, Omzet Tenant di Rest Area Anjlok tetapi Tak Bisa Tutup...

Larangan Mudik, Omzet Tenant di Rest Area Anjlok tetapi Tak Bisa Tutup...

Whats New
BSI Siapkan Dana Rp 6,37 Triliun Saat Lebaran 2021

BSI Siapkan Dana Rp 6,37 Triliun Saat Lebaran 2021

Rilis
Telkomsel Bertemu Huawei, Ini Kesepakatan yang Dihasilkan

Telkomsel Bertemu Huawei, Ini Kesepakatan yang Dihasilkan

Rilis
Penukaran Uang Baru Terbatas, Nasabah Pilih Tarik di ATM Pecahan Rp 20.000

Penukaran Uang Baru Terbatas, Nasabah Pilih Tarik di ATM Pecahan Rp 20.000

Whats New
Ini Cara Bayar Zakat Lewat Jenius

Ini Cara Bayar Zakat Lewat Jenius

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X