Susi: Klaim China Ihwal Perairan Natuna Sebagai "Traditional Fishing Ground" Tidak Berdasar

Kompas.com - 21/03/2016, 18:00 WIB
|
EditorAprillia Ika
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan klaim pemerintah China tidak betul dan tidak berdasar.

Pemerintah China mengklaim bahwa tempat di mana KM Kway Fey 10078 melakukan aktivitas penangkapan merupakan perairan perikanan tradisional (traditional fishing ground) China.

Susi memberikan tanggapan tersebut setelah mencermati respons dari pemerintah China, yang tayang di Metro Xinwen.

"Pihak Tiongkok (dalam pemberitaan Metro Xinwen) itu menganggap bahwa kejadian dari insiden kemarin itu karena kapal ikan mereka didatangi oleh kapal patroli bersenjata RI, yaitu KKP, di zona traditional fishing ground-nya China," kata Susi di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (21/3/2016).

Selain itu, dalam pemberitaan sama, pihak pemerintah China menyatakan bahwa kapal ikan mereka ditodong dengan senjata dan ditembaki oleh kapal patroli RI.

Pemerintah China merasa harus menyelesaikan persoalan tersebut. "Di sini saya ingin meng-counter statement itu, bahwa traditional fishing zone atau traditional fishing ground itu tidak diakui dalam international UNCLOS apapun," tegas Susi.

Lebih jauh dia menekankan, tidak ada perjanjian internasional apapun yang mengakui atau mengenali apa yang diklaim oleh pemerintah China, yakni traditional fishing ground.

Adapun yang diakui dalam perjanjian internasional dan diakui semua negara adalah traditional fishing right. Kesepakatan ini pun, lanjut Susi, ada apabila dilakukan penandatanganan antar negara yang menyetujui.

"Indonesia hanya punya kesepakatan traditional fishing right dengan Malaysia. Selain itu, Indonesia tidak punya pakta atau perjanjian dengan negara lain, yang disebut traditional fishing right," tukas Susi.

Dia menambahkan, wilayah ZEE Indonesia di Laut China Selatan mutlak dalam wilayah kepentingan RI.

Istilah traditional fishing ground yang menjadi klaim China, ditegaskannya, tidak diakui secara internasional. "Jadi, klaim pemerintah China dalam hal ini tidak betul dan tidak berdasar," pungkas Susi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Inflasi Jadi Momok Semua Negara, Jokowi: Kita Tidak Boleh Bekerja Standar

Inflasi Jadi Momok Semua Negara, Jokowi: Kita Tidak Boleh Bekerja Standar

Whats New
KemenkopUKM Tingkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Global dengan Jejaring Digital

KemenkopUKM Tingkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Global dengan Jejaring Digital

Rilis
Syarat Bikin SKCK, Biaya, dan Tahapannya di Kantor Polisi mupun Online

Syarat Bikin SKCK, Biaya, dan Tahapannya di Kantor Polisi mupun Online

Work Smart
Subsidi Energi 2023 Turun Signifikan, Harga Pertalite Akan Naik?

Subsidi Energi 2023 Turun Signifikan, Harga Pertalite Akan Naik?

Whats New
Angka Inflasinya Sudah Tinggi, Jokowi Minta 5 Provinsi Ini Hati-hati

Angka Inflasinya Sudah Tinggi, Jokowi Minta 5 Provinsi Ini Hati-hati

Whats New
7 Uang Rupiah Baru Diluncurkan, Sri Mulyani: Di Setiap Lembarnya Terdapat Cerita dan Narasi Kebangsaan

7 Uang Rupiah Baru Diluncurkan, Sri Mulyani: Di Setiap Lembarnya Terdapat Cerita dan Narasi Kebangsaan

Whats New
Rupiah Masih Tertekan, Dollar AS Kembali Tembus Rp 14.800

Rupiah Masih Tertekan, Dollar AS Kembali Tembus Rp 14.800

Whats New
Simak Cara Cek Sertifikat Tanah Online, Tanpa ke Kantor BPN

Simak Cara Cek Sertifikat Tanah Online, Tanpa ke Kantor BPN

Whats New
APJII Dorong Program Pemerataan Layanan Telekomunikasi Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia

APJII Dorong Program Pemerataan Layanan Telekomunikasi Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia

Whats New
Inflasi Masih 4,94 Persen, Jokowi: Didukung oleh Tidak Naiknya Harga BBM, Elpiji, dan Listrik

Inflasi Masih 4,94 Persen, Jokowi: Didukung oleh Tidak Naiknya Harga BBM, Elpiji, dan Listrik

Whats New
Ekonomi Global Melambat, Analis: Indonesia Minim Risiko Resesi

Ekonomi Global Melambat, Analis: Indonesia Minim Risiko Resesi

Whats New
Laba PLN Melonjak Jadi Rp 17,4 Triliun, Stafsus Erick Thohir: BUMN Berada di Jalur yang Benar

Laba PLN Melonjak Jadi Rp 17,4 Triliun, Stafsus Erick Thohir: BUMN Berada di Jalur yang Benar

Whats New
Penurunan Anggaran Subsidi Energi Jadi Rp 336,7 Triliun Dinilai Tidak Rugikan Pertamina

Penurunan Anggaran Subsidi Energi Jadi Rp 336,7 Triliun Dinilai Tidak Rugikan Pertamina

Whats New
IHSG Dibuka Menguat Hari Ini, Kembali Dekati 7.200

IHSG Dibuka Menguat Hari Ini, Kembali Dekati 7.200

Whats New
BI Luncurkan 7 Pecahan Uang Rupiah Baru Hari Ini, Apa Saja?

BI Luncurkan 7 Pecahan Uang Rupiah Baru Hari Ini, Apa Saja?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.