"Metromini Pakai Uji KIR, Banyak yang Bobrok Juga..."

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan dukungan terhadap inovasi bisnis yang berkembang, utamanya yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan adalah bisnis transportasi berbasis aplikasi.

Komisioner KPPU Taufik Haryanto mengemukakan, justru dengan keberadaan bisnis transportasi berbasis aplikasi ini, seharusnya pemerintah bisa mendorong pembenahan bisnis transportasi konvensional.

Terlepas dari harus dipenuhinya ketentuan sebagai penyedia layanan angkutan umum, bisnis berbasis aplikasi yang berkembang menggunakan moda transportasi pribadi yang cukup terawat.

Dalam hal ini, Taufik memandang pemerintah harusnya menyadari bahwa yang diutamakan adalah keamanan dan keselamatan pengguna jasa.

Adapun ketentuan seperti uji KIR, hanyalah salah satu instrumen untuk menjamin kelaikan angkutan umum.

KIR berasal dari bahasa Belanda, Keur, yang berarti uji kelaikan kendaraan umum.

"Prinsipnya kan keamanan. Jadi, kendaraannya itu harus dijamin keamanannya. Itu yang diukur lewat KIR. Cuma kan faktanya, Metromini saja meski ada KIR-nya tetap saja banyak yang bobrok," kata Taufik di Jakarta, Rabu (23/3/2016).

Taufik menambahkan, tanpa bermaksud menjelek-jelekkan kondisi riil transportasi konvensional, dia melihat memang ada kelemahan dalam pengawasan uji kelaikan angkutan umum.

Ketika ditanya apakah perlu ketentuan berbeda untuk angkutan konvensional dan yang berbasis aplikasi, Taufik tidak terlalu mempersoalkan.

Hanya saja, sambung dia, keduanya perlu dipayungi satu regulasi teknis yang jelas.

"Kalau revisi UU (LLAJ) pasti lama. Jadi, kita sih berharap cukup di bawah UU-nya saja. Apakah Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Menteri. Itu cukup, selama masih bisa sejalan dengan UU-nya," pungkas Taufik.

Sebelumnya Menteri Perhubungan Ignasius Jonan bersikukuh, Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) tidak perlu direvisi.

Menurut dia, UU LLAJ sudah sangat jelas mengatur sarana dan prasarana tranportasi.

Oleh karena itu, semua ketentuan angkutan umum, termasuk angkutan yang dipakai Uber dan GrabCar harus memenuhi aturan yang tertera di UU LLAJ.

Beberapa ketentuan itu yang harus dipenuhi Uber dan GrabCar, kata Jonan. Misal, kendaraan harus didaftarkan, kemudian kendaraan harus diuji KIR.

"Boleh enggak pelat hitam? Boleh, kalau mobil itu sifatnya rental bukan taksi yang keliling di jalan nyari penumpang tapi berdasarkan perjanjian, resevasi, boleh aja pelat hitam, tapi harus di uji KIR, harus ada izin operasinya, gitu aja," kata dia.

(baca: Jonan Sanggah Luhut, Tegaskan Tak Perlu Ubah UU untuk Kisruh Angkutan "Online")