Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Resmi Dibentuk

Kompas.com - 24/03/2016, 07:30 WIB
Logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK) PrimusLogo Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Dalam Negeri serta institusi terkait lainnya membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau yang disingkat dengan TPAKD.

Ini adalah forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah.

Pembentukan TPAKD merupakan tindak lanjut dari Radiogram Menteri Dalam Negeri No.T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 yang isinya meminta Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota untuk membentuk TPAKD di Provinsi/Kabupaten/Kota bersama-sama OJK di wilayah tersebut.

"Dengan memperhatikan bahwa inisiatif pembentukan TPAKD dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, maka TPAKD berada dibawah pembinaan dan koordinasi Gubernur/Bupati/Walikota," tulis regulator dalam siaran pers, Rabu (23/3/2016).

Untuk tahap awal, pembentukan TPAKD dilakukan di Provinsi Jawa Barat, akan dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016 yang dihadiri Ibu Ilya Avianti selaku Anggota Dewan Komisioner OJK merangkap Ketua Dewan Audit.

Pembentukan TPAKD diharapkan mampu mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, pembentukan TPAKD di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan dilaksanakan selambat-lambatnya akhir bulan Maret 2016.

Pembentukan TPAKD di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,dan Papua dilaksanakan selambat-lambatnya akhir bulan Juni 2016

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggaran Subsidi Energi Bengkak, Harga Pertalite Tetap Tidak Naik

Anggaran Subsidi Energi Bengkak, Harga Pertalite Tetap Tidak Naik

Whats New
Niat Cuma Bantu Suami, Istri Ojol Ini Tak Menyangka Bisnisnya Malah Sukses

Niat Cuma Bantu Suami, Istri Ojol Ini Tak Menyangka Bisnisnya Malah Sukses

Smartpreneur
Harga Minyak Dunia Bergejolak, Anggaran Subsidi Energi Bengkak Jadi Rp 443,6 Triliun

Harga Minyak Dunia Bergejolak, Anggaran Subsidi Energi Bengkak Jadi Rp 443,6 Triliun

Whats New
Punya Growth Mindset saat Bekerja, Pentingkah?

Punya Growth Mindset saat Bekerja, Pentingkah?

Work Smart
Polda Jatim Ringkus Mafia Pupuk dan Amankan 279,45 Ton Pupuk Subsidi, Mentan SYL Berikan Apresiasi

Polda Jatim Ringkus Mafia Pupuk dan Amankan 279,45 Ton Pupuk Subsidi, Mentan SYL Berikan Apresiasi

Rilis
IHSG Mulai Pulih, Simak Cara Mengatur Portofolio Investasi

IHSG Mulai Pulih, Simak Cara Mengatur Portofolio Investasi

Earn Smart
Diterpa Sentimen 'Sell in May and Go Away', Apakah IHSG Masih Menarik?

Diterpa Sentimen "Sell in May and Go Away", Apakah IHSG Masih Menarik?

Earn Smart
Kewirausahaan untuk Semua

Kewirausahaan untuk Semua

Smartpreneur
Wacana WFA bagi ASN, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo Belum Setuju

Wacana WFA bagi ASN, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo Belum Setuju

Whats New
Atasi Krisis Pangan, Bank Dunia Siap Gelontorkan Rp 441 Triliun

Atasi Krisis Pangan, Bank Dunia Siap Gelontorkan Rp 441 Triliun

Whats New
Subsidi Energi Membengkak, Belanja Negara Tahun Ini Dipatok Jadi Rp 3.106 Triliun

Subsidi Energi Membengkak, Belanja Negara Tahun Ini Dipatok Jadi Rp 3.106 Triliun

Whats New
E-Toll Bakal Diganti Sistem Pembayaran Tanpa Sentuh MLFF, Ini Tanggapan BCA

E-Toll Bakal Diganti Sistem Pembayaran Tanpa Sentuh MLFF, Ini Tanggapan BCA

Whats New
Pemerintah Ajukan Perubahan Postur APBN 2022, Begini Rinciannya

Pemerintah Ajukan Perubahan Postur APBN 2022, Begini Rinciannya

Whats New
Ini Upaya Super Indo jika Harga Daging dan Telur Mahal akibat Larangan Ekspor Gandum India

Ini Upaya Super Indo jika Harga Daging dan Telur Mahal akibat Larangan Ekspor Gandum India

Whats New
Hindari Perceraian Dini, Simak 5 Tips Kelola Keuangan bagi Pasangan Milenial

Hindari Perceraian Dini, Simak 5 Tips Kelola Keuangan bagi Pasangan Milenial

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.