Kompas.com - 24/03/2016, 20:00 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan wanprestasi terkait bank garansi yang diajukan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB).

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan NO (niet Ontvankelijke verklaard) alias tidak dapat diterima.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim yang diketuai Bambang Kustopo menilai, Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara ini.

"Seharusnya yang berwenang adalah Pengadilan Niaga, sehingga gugatan tidak dapat diterima," kata Bambang dalam amar putusannya, Rabu (23/3/2016).

Hal tersebut sesuai dengan pendapat intervenient atau pengintervensi 2, yakni tim kurator PT Nincec Multi Dimensi (dalam pailit).

Di mana, tim kurator Nincec menyatakan, gugatan ini seharusnya masuk dalam gugatan lain-lain sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Sekadar mengingatkan, perkara ini bermula ketika PLN dan Nincec menjalin kerjasama untuk membangun PLTU di Pangkalan Susu, Sumatera Utara. Dalam hal ini Nincec menjaminkan pekerjaan PLTU tersebut kepada BJB dengan bank garansi.

Namun, dalam perjalanannya, PLN menilai Nincec telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan perpanjangan bank garansi. Adapun nilai bank garansi yang dijamin oleh BJB adalah Rp 59,6 miliar dan 2,6 juta dollar AS.

Klaim tersebut telah diajukan PLN sejak 20 Oktober 2011, tetapi hingga gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat awal tahun lalu, klaim tak kunjung dibayarkan.

Atas putusan tersebut kuasa hukum PLN Wahyu Imam Toto mengaku kecewa. Pasalnya, hal obyek yang digugat bukanlah boedel pailit, yaitu kewajiban BJB untuk membayar klaim bank garansi sesuai bunyi bank garansi dengan adanya wanprestasi Nincec, yang telah diajukan sebelum Nincec pailit.

Di sisi lain, lanjut Wahyu, gugatan kurator Nincec terhadap BJB atas margin deposit atas bank garansi sudah ada putusan kasasi yg menolak gugatan kurator tersebut. "Jadi ini memang kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan Pengadilan Niaga," ungkapnya. Dengan putusan ini, pihaknya akan mengajukan upaya hukum banding. (Sinar Putri S.Utami)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber KONTAN
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Dinilai Perlu Cepat Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Avtur

Pemerintah Dinilai Perlu Cepat Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Avtur

Whats New
Ditjen Pajak: Peserta PPS Meningkat Sangat Signifikan dalam 24 Jam

Ditjen Pajak: Peserta PPS Meningkat Sangat Signifikan dalam 24 Jam

Whats New
Emiten Pengelola Lucy in The Sky Ekspansi Gerai di Baru di Cikini

Emiten Pengelola Lucy in The Sky Ekspansi Gerai di Baru di Cikini

Whats New
Begini Langkah INACA untuk Bantu Pemulihan Industri Penerbangan

Begini Langkah INACA untuk Bantu Pemulihan Industri Penerbangan

Whats New
Daftar MyPertamina, Boleh Lebih 1 Kendaraan dalam 1 Akun

Daftar MyPertamina, Boleh Lebih 1 Kendaraan dalam 1 Akun

Whats New
Pertamina: 60 Persen Orang Kaya Nikmati BBM Subsidi

Pertamina: 60 Persen Orang Kaya Nikmati BBM Subsidi

Whats New
INACA Ungkap Tantangan yang Dihadapi Maskapai Penerbangan Saat Ini, Apa Saja?

INACA Ungkap Tantangan yang Dihadapi Maskapai Penerbangan Saat Ini, Apa Saja?

Whats New
Simak 3 Tips agar UMKM Tembus Pasar Global

Simak 3 Tips agar UMKM Tembus Pasar Global

Work Smart
Pemerintah Diminta Beri Insentif buat Produk Keuangan 'Hijau', Ini Alasannya

Pemerintah Diminta Beri Insentif buat Produk Keuangan "Hijau", Ini Alasannya

Whats New
Daripada Impor Daging dari India, Peternak Minta Bulog Serap Sapi dan Kerbau Mereka yang Bebas PMK

Daripada Impor Daging dari India, Peternak Minta Bulog Serap Sapi dan Kerbau Mereka yang Bebas PMK

Whats New
BERITA FOTO: Pandemi Mereda, 'Angin Segar' Bisnis Kuliner

BERITA FOTO: Pandemi Mereda, "Angin Segar" Bisnis Kuliner

Whats New
Pemotor Tak Perlu Daftar MyPertamina saat Beli Pertalite

Pemotor Tak Perlu Daftar MyPertamina saat Beli Pertalite

Whats New
Digiserve by Telkom Indonesia Tunjuk Adil Siagian sebagai Direktur Sales dan Operation

Digiserve by Telkom Indonesia Tunjuk Adil Siagian sebagai Direktur Sales dan Operation

Whats New
Gotrade Sudah Legal di Indonesia, Saham Emiten Ternama Negeri Paman Sam Kini Bisa Dibeli mulai dari 1 Dollar AS

Gotrade Sudah Legal di Indonesia, Saham Emiten Ternama Negeri Paman Sam Kini Bisa Dibeli mulai dari 1 Dollar AS

BrandzView
MRT Fatmawati-TMII Dibangun Tahun Depan, Panjang 12 Km dan Lewati 10 Stasiun

MRT Fatmawati-TMII Dibangun Tahun Depan, Panjang 12 Km dan Lewati 10 Stasiun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.