Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Berly Martawardaya
Dosen

Dosen Magister Kebijakan & Perencanaan Kebijakan Publik (MPKP) di FEB-UI, Ekonom INDEF dan Ketua PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)

Taksiku Uber, Taksi (Jangan) Kutangkap

Kompas.com - 28/03/2016, 18:22 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

Konsumen bisa melihat rating pengemudi sehingga bisa menolak yang kualitasnya meragukan dan memberikan rating serta feedback setelah diantar sampai ketujuan

Survei non-sistematik pada pengemudi taksi online yang penulis lakukan, menemukan bahwa dengan masa kerja 5-6 hari seminggu sebagian besar pengemudi mendapatkan 5-8 juta sebulan.

Sungguh bukan nilai yang kecil khususnya bagi tenaga kerja dengan pendidikan/keterampilan rendah. Tak heran dapat ditemui pengemudi taksi konvensional yang pindah ke taksi online.

Christensen, Raybor dan McDonal menulis di Harvard Business Review edisi Desember 2015 bahwa disrupsi terjadi ketika perusahaan yang baru memasuki suatu pasar/industri berhasil menantang pemain besar di industri tersebut dan merebut konsumen dengan mentargetkan segmen tertentu dan menawarkan harga lebih murah dengan menggunakan teknologi informasi.

Taksi online menarik konsumen yang ingin naik kendaraan lebih bagus dengan harga lebih murah tanpa mengorbankan keamanan.

Dari sisi konsumen, tidak bisa dipungkiri transportasi publik di Jakarta masih belum senyaman di Singapura, Kuala Lumpur atau Bangkok. Mengemudi di kemacetan ibukota juga cukup melelahkan sehingga ada permintaan yang signifikan untuk taksi.

Namun sukses utama taksi onine adalah membujuk pemilik kendaraan yang memiliki waktu lowong untuk mengalih fungsikan mobilnya. Kendaraan yang tadinya hanya digunakan untuk kepentingan pribadi dengan imbal jasa nol berubah menjadi menghasilkan pendapatan.

Maka ajakan bergabung ke taksi onine akan sangat menarik sepanjang imbal jasa yang diterima lebih tinggi dari opportunity cost of time pengemudi. Daripada mobil nganggur dan mumpung sedang lowong.

Persaingan Sehat

Peraturan selalu tertinggal dari inovasi. Bluebird sendiri sebagai pelopor Taksi bermeter di Indonesia pada awalnya beroperasi tanpa ijin dari Pemda DKI.

Bukan peran pemerintah untuk melindungi beberapa perusahaan besar di industri taksi supaya terus mendapat profit di atas normal. Peran pemerintah adalah meningkatkan layanan konsumen serta menjaga  terjadinya persaingan usaha yang sehat. 

Pasal 3  ayat 1 di UU 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa tujuan UU tersebut adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Solusi yang diberikan pemerintah adalah waktu dua bulan untuk mengikuti perundangan yang berlaku perlu digunakan secara optimal. Taksi online tidak bisa, dan tidak perlu, dipaksa harus punya pool dan banyak pegawai seperti taksi konvensional.

Tapi pengemudi taksi online perlu melakukan kir secara berkala untuk menjaga standar keselamatan, memiliki ijin serta membayar pajak sesuai bentuk usaha yang dipilih (rental mobil atau taksi). Pengemudi taksi online juga perlu memiliki Sim A Umum karena membawa orang dengan menerima bayaran.

Pada bulan Maret 2016, Filipina telah melegalkan taksi online dengan menetapkan jenis kendaraan, umur kendaraan  serta mengharuskan uji layak kendaraan (semacam kir).  Pemerintah Indonesia perlu belajar dari ketentuan di Filipina dan menyesuaikannya dengan kondisi Indonesia.

Pada lain sisi, perlu diwaspadai supaya taksi online tidak melakukan predatory pricing dengan subsidi besar-besaran untuk membangkrutkan pesaing dan menjadi monopolis baru. 

Perlu dikaji apakah tarif taksi online tidak di bawah biaya variable (variable cost).  Hubungan kerja serta bagi hasil antara taksi online dan pengendara juga perlu ditegaskan dalam kontrak sehingga perusahaan taksi online tidak bisa serta merta menaikkan proporsi bagi hasilnya.

Momen ini perlu digunakan Pemda DKI untuk merevisi tarif taksi yang berlaku untuk taksi konvensional dan online dengan melebarkan batas atas dan bawah serta menerapkan dynamic pricing yang lebih sesuai dengan prinsip ekonomi. Sehingga terjadi persaingan sehat dan konsumen memiliki banyak pilihan transportasi dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan nyaman.

Winston Churchil, mantan Perdana Menteri Inggris, pernah berkata bahwa tiap perbaikan perlu perubahan. Semakin besar perbaikan, maka semakin sering dan besar perubahan yang perlu dilakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com