Taksiku Uber, Taksi (Jangan) Kutangkap

Aksi pengendara taksi konvensional yang berujung pada pengrusakan paling tidak 150 taksi menjadi fokus perhatian media dan masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan telah mengirimkan surat ke Kementrian Kominfo untuk memblok aplikasi Uber dan Grab (selanjutnya disebut taksi online) serta surat ke Polisi yang lalu direspon langsung oleh Presiden Jokowi.

Teori ekonomi menyatakan dalam industri yang kompetitif, perusahaan hanya mendapatkan normal profit, yaitu ketika semua faktor produksi mendapatkan imbal jasanya sesuai nilai pasar. 

Dalam konteks perusahaan taksi, setelah perawatan mobil dan gaji pegawai serta biaya operasional maka imbalan atas modal atau profit perusahaan harusnya tidak jauh dari risk free instrument seperti Surat Utang Negara (SUN).

Awal Maret 2016, pemerintah i menjual obligasi syariah (sukuk) ritel senilai Rp 31,5 triliun dengan tawaran bunga 8,3 persen, Margin keuntungan dua perusahaan taksi terbesar sebelum bunga, pajak,  depresiasi dan amortisasi (EBITDA) jauh melebihi tingkat bunga SUN. 

Pada Laporan Keuangan tahun 2014, Bluebird meraih keuntungan 735,1 milyar rupiah dengan margin 35,7 persen dan Express Taksi mencapai profit 521,3 milyar dengan margin 58,6 persen. Margin tersebut jauh lebih tinggi dari perusahaan taksi besar di Singapura dan Taiwan.

Perlu diingat bahwa keuntungan tersebut dicapai setelah membayar sewa pool, biaya kir/perijinan, dan reparasi mobil serta gaji pegawai/teknisi dan  gaji/tunjangan direksi.  Margin kedua perusahaan tersebut jauh di atas rerata perusahaan  go-public yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang hanya 21,4 persen di tahun yang sama. 

Perbandingan margin tersebut menunjukkan bahwa dengan tarif taksi dipotong 15-30 persen pun kedua perusahaan itu masih mendapatkan keuntungan normal. Data juga menunjukkan bahwa kedua perusahaan itu menambah armada sebesar  18-25 persen per tahun.

Teori ekonomi menyatakan bahwa perusahaan bisa mendapat profit di atas normal karena berada di pasar yang strukturnya monopoli/oligopoli dan/atau harga ditetapkan (regulated price) di atas biaya (P>MC).

Tarif taksi memang dibahas bersama oleh Organda dan Dinas Perhubungan pemda di tempat beroperasi. Untuk DKI Jakarta, tarif taksi ditetapkan buka pintu Rp 7.500 – Rp 8.500 dan Rp 4.000- 4.500 per kilometer.  Jauh lebih tinggi dibandingkan tarif taksi online yang buka pintu Rp 3.000 dan hanya Rp 2.001 per km menurut studi Bahana Securities.

Tarif taksi di Indonesia bersifat tetap dan tidak berubah sepanjang hari. Berbeda dengan beberapa negara di Asean yang dikaitkan dengan waktu dan permintaan (dynamic pricing). Ketika permintaan naik maka harga buka pintu dan per kilometer juga meningkat.

Teknologi Disruptif

Beroperasinya Uber dan Grab menggoyang industri taksi yang sudah mapan. Kedua perusahaan ini  tidak harus menyewa pool dan membayar banyak teknisi. Penyimpanan dan servis kendaraan dibiayai oleh pemilik kendaraan sendiri.

Pegawai perusahaan non-driver juga jauh lebih sedikit karena sudah menggunakan sistem informasi yang real time sehingga struktur biaya jauh lebih rendah.

Perusahaan taksi online bisa menetapkan tarif yang lebih rendah serta imbal jasa yang lebih tinggi bagi pengemudi. Mereka juga menerapkan dynamic pricing sehingga ketika permintaan sedang meningkat maka harga juga naik.

Konsumen bisa melihat rating pengemudi sehingga bisa menolak yang kualitasnya meragukan dan memberikan rating serta feedback setelah diantar sampai ketujuan

Survei non-sistematik pada pengemudi taksi online yang penulis lakukan, menemukan bahwa dengan masa kerja 5-6 hari seminggu sebagian besar pengemudi mendapatkan 5-8 juta sebulan.

Sungguh bukan nilai yang kecil khususnya bagi tenaga kerja dengan pendidikan/keterampilan rendah. Tak heran dapat ditemui pengemudi taksi konvensional yang pindah ke taksi online.

Christensen, Raybor dan McDonal menulis di Harvard Business Review edisi Desember 2015 bahwa disrupsi terjadi ketika perusahaan yang baru memasuki suatu pasar/industri berhasil menantang pemain besar di industri tersebut dan merebut konsumen dengan mentargetkan segmen tertentu dan menawarkan harga lebih murah dengan menggunakan teknologi informasi.

Taksi online menarik konsumen yang ingin naik kendaraan lebih bagus dengan harga lebih murah tanpa mengorbankan keamanan.

Dari sisi konsumen, tidak bisa dipungkiri transportasi publik di Jakarta masih belum senyaman di Singapura, Kuala Lumpur atau Bangkok. Mengemudi di kemacetan ibukota juga cukup melelahkan sehingga ada permintaan yang signifikan untuk taksi.

Namun sukses utama taksi onine adalah membujuk pemilik kendaraan yang memiliki waktu lowong untuk mengalih fungsikan mobilnya. Kendaraan yang tadinya hanya digunakan untuk kepentingan pribadi dengan imbal jasa nol berubah menjadi menghasilkan pendapatan.

Maka ajakan bergabung ke taksi onine akan sangat menarik sepanjang imbal jasa yang diterima lebih tinggi dari opportunity cost of time pengemudi. Daripada mobil nganggur dan mumpung sedang lowong.

Persaingan Sehat

Peraturan selalu tertinggal dari inovasi. Bluebird sendiri sebagai pelopor Taksi bermeter di Indonesia pada awalnya beroperasi tanpa ijin dari Pemda DKI.

Bukan peran pemerintah untuk melindungi beberapa perusahaan besar di industri taksi supaya terus mendapat profit di atas normal. Peran pemerintah adalah meningkatkan layanan konsumen serta menjaga  terjadinya persaingan usaha yang sehat. 

Pasal 3  ayat 1 di UU 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa tujuan UU tersebut adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Solusi yang diberikan pemerintah adalah waktu dua bulan untuk mengikuti perundangan yang berlaku perlu digunakan secara optimal. Taksi online tidak bisa, dan tidak perlu, dipaksa harus punya pool dan banyak pegawai seperti taksi konvensional.

Tapi pengemudi taksi online perlu melakukan kir secara berkala untuk menjaga standar keselamatan, memiliki ijin serta membayar pajak sesuai bentuk usaha yang dipilih (rental mobil atau taksi). Pengemudi taksi online juga perlu memiliki Sim A Umum karena membawa orang dengan menerima bayaran.

Pada bulan Maret 2016, Filipina telah melegalkan taksi online dengan menetapkan jenis kendaraan, umur kendaraan  serta mengharuskan uji layak kendaraan (semacam kir).  Pemerintah Indonesia perlu belajar dari ketentuan di Filipina dan menyesuaikannya dengan kondisi Indonesia.

Pada lain sisi, perlu diwaspadai supaya taksi online tidak melakukan predatory pricing dengan subsidi besar-besaran untuk membangkrutkan pesaing dan menjadi monopolis baru. 

Perlu dikaji apakah tarif taksi online tidak di bawah biaya variable (variable cost).  Hubungan kerja serta bagi hasil antara taksi online dan pengendara juga perlu ditegaskan dalam kontrak sehingga perusahaan taksi online tidak bisa serta merta menaikkan proporsi bagi hasilnya.

Momen ini perlu digunakan Pemda DKI untuk merevisi tarif taksi yang berlaku untuk taksi konvensional dan online dengan melebarkan batas atas dan bawah serta menerapkan dynamic pricing yang lebih sesuai dengan prinsip ekonomi. Sehingga terjadi persaingan sehat dan konsumen memiliki banyak pilihan transportasi dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan nyaman.

Winston Churchil, mantan Perdana Menteri Inggris, pernah berkata bahwa tiap perbaikan perlu perubahan. Semakin besar perbaikan, maka semakin sering dan besar perubahan yang perlu dilakukan.