Tanri Abeng: "Holding"-isasi Memperkuat BUMN dan Lebih Efisien

Kompas.com - 28/03/2016, 19:00 WIB
Tanri Abeng Sakina Rakhma DiahSetiawan/ KOMPAS.comTanri Abeng
Penulis Aprillia Ika
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com — Tanri Abeng, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 1998-1999, berkomentar mengenai rencana holding-isasi BUMN yang terus saja tersendat pelaksanaannya dari era Presiden Soeharto hingga era Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, sejak 1999, sudah ada masterplan agar BUMN di Indonesia menjadi lebih berskala luas dan efisien sehingga bisa bersaing dengan luar negeri.

"Untuk Kementerian BUMN, Indonesia sudah ada sejak 1998, sementara di China baru ada di 2003, tetapi sudah sangat powerful," kata dia kepada Kompas.com, Senin (28/3/2016).

Untuk melaksanakan merger antar-BUMN agar terbentuk satu BUMN yang kuat, ada dua cara yang bisa dilakukan di Indonesia. Pertama, cara legal merger. Kedua, cara virtual holding.

Cara pertama misalnya dilakukan dengan melebur empat bank jadi satu entitas Bank Mandiri. Sementara itu, virtual holding dilakukan dengan manajemen holding di tangan dewan khusus untuk mempersiapkan diri menuju legal merger.

"Legal merger pasti makan waktu, antara opsi setuju dan tidak setuju. Oleh karena itu, perlu dibentuk virtual holding terlebih dahulu," kata dia.

Dengan virtual holding, manajemen antar-BUMN yang akan dijadikan satu bisa dipelajari. Kemudian, mereka akan menemukan titik agar BUMN ini bisa lebih efisien dan efektif dalam menjalankan bisnisnya.

Dari kacamata Tanri Abeng, BUMN yang seharusnya segera dibuat holding atau merger adalah BUMN pupuk dan semen, perkebunan, energi, serta perbankan.

"Kunci holding-isasi BUMN sebenarnya ada di menteri BUMN," kata Tanri. Pada 1998-1999, ia sebagai Menteri BUMN berani menyatukan empat bank menjadi Bank Mandiri, yang saat ini menjadi bank terbesar di Indonesia.

Tanri melanjutkan, Menteri BUMN berperan penting dalam memutuskan merger BUMN atau berbentuk virtual holding. Bila berbentuk virtual holding pun, menteri BUMN-lah yang memiliki kunci untuk menunjuk tim semacam direksi khusus yang memiliki kewenangan khusus untuk memfasilitasi legal merger ke depannya.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X