Tanri Abeng: "Holding"-isasi Memperkuat BUMN dan Lebih Efisien

JAKARTA, KOMPAS.com — Tanri Abeng, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 1998-1999, berkomentar mengenai rencana holding-isasi BUMN yang terus saja tersendat pelaksanaannya dari era Presiden Soeharto hingga era Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, sejak 1999, sudah ada masterplan agar BUMN di Indonesia menjadi lebih berskala luas dan efisien sehingga bisa bersaing dengan luar negeri.

"Untuk Kementerian BUMN, Indonesia sudah ada sejak 1998, sementara di China baru ada di 2003, tetapi sudah sangat powerful," kata dia kepada Kompas.com, Senin (28/3/2016).

Untuk melaksanakan merger antar-BUMN agar terbentuk satu BUMN yang kuat, ada dua cara yang bisa dilakukan di Indonesia. Pertama, cara legal merger. Kedua, cara virtual holding.

Cara pertama misalnya dilakukan dengan melebur empat bank jadi satu entitas Bank Mandiri. Sementara itu, virtual holding dilakukan dengan manajemen holding di tangan dewan khusus untuk mempersiapkan diri menuju legal merger.

"Legal merger pasti makan waktu, antara opsi setuju dan tidak setuju. Oleh karena itu, perlu dibentuk virtual holding terlebih dahulu," kata dia.

Dengan virtual holding, manajemen antar-BUMN yang akan dijadikan satu bisa dipelajari. Kemudian, mereka akan menemukan titik agar BUMN ini bisa lebih efisien dan efektif dalam menjalankan bisnisnya.

Dari kacamata Tanri Abeng, BUMN yang seharusnya segera dibuat holding atau merger adalah BUMN pupuk dan semen, perkebunan, energi, serta perbankan.

"Kunci holding-isasi BUMN sebenarnya ada di menteri BUMN," kata Tanri. Pada 1998-1999, ia sebagai Menteri BUMN berani menyatukan empat bank menjadi Bank Mandiri, yang saat ini menjadi bank terbesar di Indonesia.

Tanri melanjutkan, Menteri BUMN berperan penting dalam memutuskan merger BUMN atau berbentuk virtual holding. Bila berbentuk virtual holding pun, menteri BUMN-lah yang memiliki kunci untuk menunjuk tim semacam direksi khusus yang memiliki kewenangan khusus untuk memfasilitasi legal merger ke depannya.

Rencana Jokowi vs Kementerian BUMN

Pemerintahan Presiden Joko Widodo menginginkan pembentukan holding BUMN yang kuat agar bisa bersaing di pasar global, seperti halnya BUMN Temasek di Singapura.

Pembentukan holding akan menciptakan efisiensi di BUMN sehingga tidak bergantung dari dana APBN.

Sejauh ini, Presiden Joko Widodo mendorong kajian holding atas enam BUMN di sektor pertambangan, energi, perbankan, infrastruktur, dan energi terbarukan.

Sementara itu, Kementerian BUMN berencana merealisasikan pembentukan holding pada tujuh sektor BUMN, seiring dengan Peta Jalan BUMN 2015-2019. Dengan demikian, jumlah BUMN akan susut menjadi 85 unit dari 119 BUMN yang ada saat ini.

Tujuh sektor tersebut adalah holding logistik dan perdagangan, perkebunan, farmasi, perkapalan, konstruksi dan infrastruktur, tambang, serta pertahanan strategis.

Sebagai gambaran, holding konstruksi dan infrastruktur akan meliputi PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Wijaya Karya, PT Nindya Karya, PT Amarta Karya, PT Istaka Karya, PT Brantas Abipraya, PT Virama Karya, PT Indah Karya, PT Yodya Karya, PT Bina Karya, dan PT Indra Karya.