Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Andre Rahadian, S.H., LL.M., M.Sc.
Pengamat ekonomi

Partner dan salah satu Founder di Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners

Perlunya Kesetaraan Akses Pendanaan dalam Pembangunan

Kompas.com - 29/03/2016, 14:36 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

Presiden Indonesia, Joko Widodo, sudah mencanangkan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan fokus pemerintahannya sampai 3 tahun ke depan. Pembangunan infrastuktur membutuhkan dana yang sangat besar dengan rentang pembangunan yang cukup panjang.

Resiko kegagalan ataupun rugi juga sangat besar apabila dilakukan oleh pihak swasta, itulah kenapa untuk beberapa proyek infrastuktur peran pemerintah sangat dominan.

Tidak semua kebutuhan dana dapat dipenuhi dari anggaran negara. Sebagian besar memerlukan pendanaan perbankan, baik bank BUMN maupun swasta, ataupun dari dana masyarakat melalui penerbitan saham atau obligasi.

Beberapa hal mendasar yang perlu dipahami dalam mendukung fokus pembangungan ini. Pertama, kita harus menyadari bahwa penyediaan infrastruktur, terutama yang berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat seperti listrik, air, transportasi dan penunjangnya, adalah tugas pemerintah.

Hal kedua, adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga perlu mengajak korporasi (BUMN maupun swasta) untuk bersama-sama mengembangkan dan membangun infrastuktur yang diperlukan.

Ketiga, bagi korporasi (baik BUMN maupun swasta) pertimbangan untung rugi dan resiko dalam melaksanakan suatu proyek merupakan hal penting.

Berdasarkan tiga hal tersebut pemerintah telah membuat beberapa skema kerjasama, mulai dari skema public private partnership (PPP), sinergi BUMN, penerbitan paket-paket kebijakan yang mendukung hal ini, maupun penjaminan (terbatas) atas proyek-proyek infrastruktur tertentu. Semua ini dilakukan agar pihak swasta mulai berperan serta dalam proyek-proyek infrastruktur.

Untuk sektor penunjang infrastuktur seperti angkutan udara yang sudah sepenuhnya dapat dilakukan BUMN/swasta pun masih tetap memerlukan dukungan dari negara. Terutama dalam berkompetisi dengan maskapai dari luar Indonesia.

Saat ini maskapai nasional masih harus melakukan pembiayaan melalui sewa atau pinjaman langsung dari perusahaan pembiayaan atau bank luar negeri.  

Devisa kita banyak terpakai untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Kenapa perbankan kita tidak bisa bersaing dan memberikan pembiayaan kepada maskapai Indonesia?

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+