Ini Empat Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi ke XI, Dari KUR hingga Bangun Industri Kesehatan

Kompas.com - 29/03/2016, 15:35 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution Fabian Januarius KuwadoMenteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah merilis empat paket kebijakan ekonomi tahap XI, Selasa (29/3/2016).

Sama dengan yang sebelumnya, paket kebijakan juga bertujuan meningkatkan daya saing di dunia usaha.

Paket kebijakan pertama, yakni pemberian kredit usaha rakyat dengan berorientasi pada ekspor.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, pemerintah akan menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor yang lengkap dan terpadu untuk modal kerja dan investasi bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

"UMKM itu kan susah ekspor sendiri, biasanya dia jual ke perusahaan besar untuk diekspor. Kalau dia sudah bisa mengeksporkan sendiri, maka da sudah bisa mendapatkan KUR ini. Jadi dia bisa ekspor sendiri," ujar Darmin di Kantor Presiden.

Paket kedua, yakni penerbitkan Dana Investasi Real Estate (DIRE) dengan biaya yang rendah. Darmin menjelaskan, paket ini demi menunjang percepatan pembangunan infrastruktur dan perumahan sesuai Program Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019.

Paket ketiga, yakni mempercepat pelayanan ekspor dan impor dengan menerapkan 'single risk management' di pelabuhan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Darmin yakin, kebijakan ini mampu menciptakan kepastian di dunia usaha, efisiensi waktu dan biaya perizinan serta mempercepat dwell time. Intinya, poin kebijakan ini menyasar penyederhanaan keluar-masuk barang di pelabuhan.

"Anda tahu di pelabuhan, barang yang masuk jalur hijau sehingga bisa dengan cepat keluar, ada yang masuk jalur merah. Persoalannya itu ada 18 kementerian dan lembaga yang berwenang memberikan status jalur itu hijau atau merah," ujar Darmin.

Dengan demikian, dwell time akan lebih cepat, dari saat ini 4,7 hari dapat turun menjadi hanya 3,7 hari saja.

Paket kebijakan terakhir, yakni peningkatan pelayanan kesehatan nasional. Bentuk konkretnya adalah menerbitkan Instruksi Presiden kepada menteri dan kepala lembaga terkait untuk mempercepat kemandirian dan daya saing industri obat dan alat kesehatan di dalam negeri.

Inpres itu terkait penyusunan road map dan action plan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, pengembangan riset farmasi dan alat kesehatan serta penyusunan kebijakan fiskal bagi industri farmasi dan alat kesehatan.

"Dari 399 jenis kebutuhan obat, ternyata masih didominasi kebutuhan obat dasar, misalnya vitamin D, Amoxillin, obat penurun panas, paracetamol. Pemerintah ingin semua itu ya, bukan hanya produknya, tapi bahan bakunya, alat kesehatannya, dihasilkan di dalam negeri," ujarnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saham-saham Ini Berpotendi Dilepas BP Jamsostek, Apa Kata Analis?

Saham-saham Ini Berpotendi Dilepas BP Jamsostek, Apa Kata Analis?

Whats New
PT Ferron Par Pharmaceuticals Pasang PLTS 3.000 Meter Persegi di Cikarang

PT Ferron Par Pharmaceuticals Pasang PLTS 3.000 Meter Persegi di Cikarang

Rilis
Masih Dibayangi Lonjakan Kasus Covid-19, IHSG Menguat, Rupiah Stagnan

Masih Dibayangi Lonjakan Kasus Covid-19, IHSG Menguat, Rupiah Stagnan

Whats New
Ekspor Dilarang, KKP Selamatkan Rp 138,4 Miliar dari Penyelundupan Benih Lobster

Ekspor Dilarang, KKP Selamatkan Rp 138,4 Miliar dari Penyelundupan Benih Lobster

Whats New
Kurs Rupiah di 5 Bank Hari Ini

Kurs Rupiah di 5 Bank Hari Ini

Whats New
Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Whats New
Dideportasi dari Malaysia, 145 Pekerja Migran Bermasalah Langsung Dikarantina

Dideportasi dari Malaysia, 145 Pekerja Migran Bermasalah Langsung Dikarantina

Whats New
Kasus Covid-19 Tinggi, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong Mulai Hari Ini

Kasus Covid-19 Tinggi, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong Mulai Hari Ini

Whats New
[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

Whats New
Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Whats New
Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

Rilis
Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

Rilis
Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

Whats New
13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

Whats New
RUU Perlindungan Data Pribadi dan Monetisasi Jejak Digital Pengguna

RUU Perlindungan Data Pribadi dan Monetisasi Jejak Digital Pengguna

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X