Paket Kebijakan XI Keluar, PPh Final dan Tarif BPHTB Turun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akhirnya memutuskan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final menjadi 0,5 persen dan tarif Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi maksimal 1 persen.

Keputusan tersebut masuk dalam paket kebijakan XI yang diumumkan Presiden Joko Widodo, Selasa (29/3/2016).

Penurunan PPh final dan BPHTB dilakukan melalui beberapa langkah.

Pertama, penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu, yang mengatur pemberian fasilitas PPh final berupa pemotongan tarif hingga 0,5 persen dari tarif normal 5 persen kepada perusahaan yang menerbitkan DIRE (Dana Investasi Real Estat).

Kedua, penerbitan PP mengenai Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, yang antara lain mengatur penurunan tarif BPHTB dari maksimum 5 persen menjadi 1 persen bagi tanah dan bangunan yang menjadi aset DIRE.

Ketiga, penerbitan Peraturan Daerah (Perda) bagi daerah yang berminat untuk mendukung pelaksanaan DIRE di daerahnya.

Percepatan pengembangan DIRE di tanah air ditujukan untuk mendorong pendalaman sektor keuangan melalui peningkatan kapitalisasi pasar modal.

Kebijakan ini juga dapat memperkuat peran bursa efek sebagai alternatif sumber dana jangka panjang.

"Penerbitan DIRE dengan biaya yang relatif rendah juga meningkatkan efisiensi dalam penyediaan dana investasi jangka panjang. Hal ini akan menunjang percepatan pembangunan infrastruktur dan perumahan sesuai Program Jangka Menengah Nasional 2015-2019," tulis pemerintah melalui rilis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sebelumnya, pemerintah mematok target penurunan PPh final menjadi 0,5 persen dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi maksimal 1 persen untuk sektor properti.

"Kami ada target PPh final akan bergerak pada 0,5 persen, dan BPHTB untuk DIRE di angka kira-kira 1 persen. Totalnya jadi 1,5 persen," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Rabu (2/3/2016).

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda).

"Kami akan bicara mengenai kesediaan mereka untuk mengurangi BPHTB khusus untuk DIRE," ucap Darmin.

(Baca: Darmin: Pemerintah Tidak Akan Paksa Pemda Turunkan BPHTB)