Jokowi Janjikan Usaha Jasa Pasca-panen di Luar Beras Bakal Bebas PPN

Kompas.com - 30/03/2016, 21:00 WIB
Warga memanen padi di Desa Panyindangan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin (17/8/2015). Warga mengaku gagal panen padi akibat sungai untuk irigasi mengalami kekeringan saat musim kemarau. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOWarga memanen padi di Desa Panyindangan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin (17/8/2015). Warga mengaku gagal panen padi akibat sungai untuk irigasi mengalami kekeringan saat musim kemarau.
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden RI Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan mempertimbangkan langkah penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk usaha jasa pasca-panen di luar beras. Saat ini, pemerintah sudah membebaskan PPN untuk pengumpul beras.

"Namun, mestinya, saya setuju ini bukan hanya untuk satu komoditas. Untuk komoditas lain yang berhubungan dengan kebutuhan rakyat banyak harusnya dibebaskan. Ini akan saya sampaikan ke Menkeu untuk dihitung dan dikalkulasi kembali," kata Jokowi dalam dialog publik Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, di Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Pernyataan Jokowi itu menjawab keluhan dari pelaku usaha, yang menekankan pentingnya peningkatan daya saing di sektor pertanian, khususnya pasca-panen.

Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kamar Dagang (Kadin) Indonesia Franciscus Welirang mengatakan, usaha jasa pasca-panen memberikan tambahan umur pada produk pertanian.

"Apakah memungkinkan, pemerintah memberikan insentif ke usaha jasa pasca-panen, dan membebaskan pungutan PPN?" tanya pria yang kerap disapa Franky ini.

Irigasi

Jokowi dalam kesempatan itu pun menjawab keresahan dari pebisnis di sektor pertanian bahwa kondisi irigasi saat ini belum terlihat membaik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jokowi mengakui, sebanyak 52 persen irigasi pertanian rusak dan harus diperbaiki. Lucunya, kata dia, pembagian soal pihak-pihak yang harus membangun justru membuat pembangunannya terhambat.

Waduk dan irigasi primer menjadi tanggung jawab Kementerian PU dan Pera, sementara irigasi sekunder dibangun oleh pemerintah daerah. Adapun irigasi tersier dibangun oleh Kementerian Pertanian.

"Pembagian seperti itu, kalau tidak terkonsolidasi dengan baik, pasti lepas. Sekarang saya bebaskan, siapa mau bangun apa. Enggak usah bagi-bagi lagi. Silakan bangun," pungkas Jokowi.

Kompas TV Jokowi: BPD Seharusnya Bangun SInergi "Holding"
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.