Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapal Asing Pengangkut Ikan Hasil Budidaya Diizinkan Singgah Hanya di Satu Pelabuhan

Kompas.com - 31/03/2016, 18:37 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menyusun regulasi baru agar kapal asing pengangkut ikan hasil pembudidayaan bisa beroperasi lagi.

Aturan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, dan ditargetkan terbit dalam waktu dekat ini.

"Peraturan Menteri ini kita harapkan sesegera mungkin. Saya pastikan tidak dalam hitungan bulan. Karena Ibu Menteri mengikuti terus perkembangan ini dan tahu persis keadaan di lapangan harus segera diselesaikan," kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, di Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Slamet menuturkan, kemungkinan Permen tersebut akan ditandatangani oleh Susi Pudjiastuti pada pekan pertama atau kedua April2016. "Yang jelas sih dalam waktu sesingkat-singkatnya," imbuh dia.

Saat ini Kementerian KKP tengah membuat draft yang akan diteken oleh Susi Pudjiastuti. Dalam draft tersebut ada beberapa hal yang akan diatur.

Pertama, kapal asing tidak boleh masuk ke daerah-daerah di Indonesia, namun tidak bisa seenaknya masuk ke pelosok, atau daerah terluar yang jauh dari jangkauan pengawasan KKP.

Kedua, kapal asing itu hanya boleh singgah di satu pelabuhan kapal singgah, dan berhenti di pelabuhan singgah yang terakhir. Hal ini untuk memudahkan pengawalan dan pengawasan KKP.

"Kapal asing hanya boleh singgah di satu tempat, tidak boleh berpindah-pindah lagi. Mereka keluarnya misanya di Kendari, ya di Kendari terus. Ini untuk memudahkan pengawasan atau monitoring," lanjut Slamet.

Adapun kapal-kapal yang menjelajahi wilayah perikanan budidaya adalah kapal-kapal lokal (feeder) yang akan mengalihkan hasil angkutannya ke kapal asing yang bersandar di check point tersebut.

Peraturan Menteri tersebut juga akan mengatur frekwensi kapal angkut ikan hidup, bisa antara empat atau enam kali dalam setahun. Terakhir, Permen akan mengatur pihak yang berhap mengeluarkan SIKPI.

"Yang diterbitkan DJPB adalah SIKPI bagi kapal-kapal angkut ikan hidup yang betul-betul mengangkut ikan hidup hasil perikanan budidaya," kata Slamet. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Panggil Kepala Bapanas ke Istana, Bahas Apa?

Jokowi Panggil Kepala Bapanas ke Istana, Bahas Apa?

Whats New
Tuduhan Hindenburg Research Ini Bikin Duit Ratusan Triliun Gautam Adani Menguap

Tuduhan Hindenburg Research Ini Bikin Duit Ratusan Triliun Gautam Adani Menguap

Whats New
Perlindungan Data Pribadi Perlu Diperkuat

Perlindungan Data Pribadi Perlu Diperkuat

Rilis
Beli Solar Tanpa QR Code MyPertamina Dibatasi Hanya 20 Liter Per Hari

Beli Solar Tanpa QR Code MyPertamina Dibatasi Hanya 20 Liter Per Hari

Whats New
Periset BRIN: Memilih Kalteng untuk Food Estate adalah Pilihan Tepat

Periset BRIN: Memilih Kalteng untuk Food Estate adalah Pilihan Tepat

Rilis
Abon, Bawang Goreng, hingga Rendang, Jadi Produk yang Paling Cocok Diekspor

Abon, Bawang Goreng, hingga Rendang, Jadi Produk yang Paling Cocok Diekspor

Smartpreneur
OJK Berencana Terbitkan Mini 'Omnibus Law' untuk Gabungkan Aturan Turunan UU PPSK

OJK Berencana Terbitkan Mini "Omnibus Law" untuk Gabungkan Aturan Turunan UU PPSK

Whats New
Ekonomi 2022 Tumbuh 5,31 Persen, BPS Sebut Pendapatan Masyarakat Membaik

Ekonomi 2022 Tumbuh 5,31 Persen, BPS Sebut Pendapatan Masyarakat Membaik

Whats New
Meski Resesi Global, Kepala Otorita IKN 'Pede' Ada Konglomerat Cari Tempat Parkir Uangnya

Meski Resesi Global, Kepala Otorita IKN "Pede" Ada Konglomerat Cari Tempat Parkir Uangnya

Whats New
Soal IPO Pertamina Hulu Energi, OJK: Ada Sedikit Penundaan

Soal IPO Pertamina Hulu Energi, OJK: Ada Sedikit Penundaan

Whats New
Infrastruktur JIS Dikeluhkan Usai Konser Dewa 19, Sandiaga Minta Pengelolaannya Terintegrasi

Infrastruktur JIS Dikeluhkan Usai Konser Dewa 19, Sandiaga Minta Pengelolaannya Terintegrasi

Whats New
Penerapan 'Carbon Capture', Upaya Mencapai Target Produksi Migas Sekaligus NZE

Penerapan "Carbon Capture", Upaya Mencapai Target Produksi Migas Sekaligus NZE

Whats New
Kredit Restrukturisasi Covid-19 Perbankan Turun Jadi Rp 469 Triliun di 2022

Kredit Restrukturisasi Covid-19 Perbankan Turun Jadi Rp 469 Triliun di 2022

Whats New
Memasuki Tahun Politik, OJK Yakin Pemulihan Ekonomi akan Berlanjut

Memasuki Tahun Politik, OJK Yakin Pemulihan Ekonomi akan Berlanjut

Whats New
Curhat Kepala Otorita IKN ke Komisi XI DPR: Kami Anggaran Sudah Punya tapi DIPA Belum

Curhat Kepala Otorita IKN ke Komisi XI DPR: Kami Anggaran Sudah Punya tapi DIPA Belum

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+