Ini Keluhan Eksportir Kerapu terhadap Kebijakan Menteri Susi

Kompas.com - 31/03/2016, 19:06 WIB
|
EditorJosephus Primus

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan meregulasi kapal asing pengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan hanya boleh bersandar di satu pelabuhan check point. Meski beleid yang nantinya akan berupa Peraturan Menteri itu baru dirilis bulan depan, wacana soal itu sudah dikeluhkan oleh para pelaku eksportir dan pembudidaya.

Apabila kapal-kapal asing tidak bisa mengambil langsung ke keramba atau farm,  dibutuhkan kapal-kapal feeder  atau pengumpan untuk mengantarkan hasil perikanan budidaya ke pelabuhan tempat kapal asing itu bersandar. "Sekarang tidak pakai uang. Hongkong yang datang ke keramba kita, beli. Jadi, tidak ada biaya. Jadi ini (malah) menimbulkan biaya," kata pemilik PT SBM, Sahrul, di Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Sahrul mengatakan, satu kapal feeder berukurang 15 gross ton (GT) hanya bisa mengangkut maksimal 1 ton ikan hidup. Sahrul menuturkan, saat ini perusahaannya bermitra dengan 1.500 pembudidaya, yang terletak di tiga tempat yaitu Bali, Lampung, dan Medan.

Sahrul menyebutkan, apabila check point ditetapkan di Natuna, kapal-kapal feeder harus mengambil kerapu hasil budidaya dari tiga tempat itu untuk dibawa ke Natuna. "Pasti mahal (biaya kirimnya). Umpamanya dari Bali ke Natuna itu perlu 4 hari. Satu harinya biayanya Rp 30.000 per kilogram," kata Sahrul.

Dengan asumsi tersebut,  biaya pengiriman dari keramba di Bali ke check point di Natuna menggunakan feeder mencapai Rp 120.000 per kilogram. Dengan kata lain, apabila satu kapal feeder berukuran 15GT mengangkut 1 ton ikan hidup,  tambahan biayanya mencapai Rp 120 juta.

Hal sama dikeluhkan oleh Eko Prihananto, eksportir PT Putri Ayu Jaya, Kepulauan Riau. Eko mengatakan, perlu berpindahnya ikan hidup dari kapal feeder ke kapal asing di pelabuhan check point berpotensi menimbulkan kematian ikan. Padahal biasanya transaksi dilakukan setelah barang diterima.

Artinya, sambung Eko, risiko pengiriman ikan hidup ke kapal asing itu ditanggung seluruhnya oleh pembudidaya atau eksportir.

Sebagai informasi sejak dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 721/DPB/PB.510.S4/II/2016 ratusan ton kerapu yang biasanya diekspor ke China tertahan. Sahrul menuturkan ada 621 ton kerapu hasil budidaya mitranya yang tertahan, sementara kerapu Eko yang tertahan mencapai 200 ton.

Pada satu poin Surat Edaran tersebut adalah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tidak lagi menerbitkan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan berbendera asing bagi permohonan baru maupun perpanjangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fujifilm dan Semangat Berbagi untuk Hidup Bersama Lebih Baik

Fujifilm dan Semangat Berbagi untuk Hidup Bersama Lebih Baik

Work Smart
PT Rintis Sejahtra Koneksikan 10 Bank Jadi BI Fast di Batch IV

PT Rintis Sejahtra Koneksikan 10 Bank Jadi BI Fast di Batch IV

Whats New
SIG Percepat Transformasi Digital lewat Teknologi Cloud

SIG Percepat Transformasi Digital lewat Teknologi Cloud

Whats New
Kliring Berjangka Indonesia Angkat Budi Susanto Jadi Direktur, Ini Profilnya

Kliring Berjangka Indonesia Angkat Budi Susanto Jadi Direktur, Ini Profilnya

Whats New
Prakerja Gelombang 45 Diumumkan, Ini Cara Cek Lolos Kartu Prakerja

Prakerja Gelombang 45 Diumumkan, Ini Cara Cek Lolos Kartu Prakerja

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 46 Belum Dibuka, Simak Dulu Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 46 Belum Dibuka, Simak Dulu Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
Lowongan Kerja di Perusahaan Kelapa Sawit, Simak Posisi dan Syaratnya

Lowongan Kerja di Perusahaan Kelapa Sawit, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Pesangon Karyawan Indosat Capai 75 Kali Upah, Begini Cara Hitung Uang Kompensasi PHK

Pesangon Karyawan Indosat Capai 75 Kali Upah, Begini Cara Hitung Uang Kompensasi PHK

Whats New
Aturan Tarif Baru Angkutan Penyeberangan Rampung, Kemenhub: Butuh 3 Hari Sosialisasi

Aturan Tarif Baru Angkutan Penyeberangan Rampung, Kemenhub: Butuh 3 Hari Sosialisasi

Whats New
IHSG Parkir di Zona Merah, 3 Saham Ini Jadi 'Top Losers' di Indeks LQ45

IHSG Parkir di Zona Merah, 3 Saham Ini Jadi "Top Losers" di Indeks LQ45

Whats New
MRT Jakarta Buka 8 Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Kualifikasinya

MRT Jakarta Buka 8 Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Kualifikasinya

Work Smart
LPS: Baru 49 Persen Penduduk Dewasa Indonesia yang Punya Rekening Bank

LPS: Baru 49 Persen Penduduk Dewasa Indonesia yang Punya Rekening Bank

Whats New
LPS Naikkan Tingkat Bunga Penjaminan Jadi 3,25 Persen, Ini Alasannya

LPS Naikkan Tingkat Bunga Penjaminan Jadi 3,25 Persen, Ini Alasannya

Whats New
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Suku Bunga Acuan BI Naik, BNI Pertimbangkan Kerek Suku Bunga Kredit dan Deposito

Suku Bunga Acuan BI Naik, BNI Pertimbangkan Kerek Suku Bunga Kredit dan Deposito

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.