Terkait Beda Pendapat Menteri Susi-Wapres JK, Ini Saran Didik Rachbini

Kompas.com - 02/04/2016, 19:03 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga ekonom senior, Didik J Rachbini, memahami adanya teguran Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal sejumlah kebijakan di sektor perikanan.

Didik mengatakan, pada dasarnya kebijakan Susi untuk memerangi aktivitas penangkapan ikan secara ilegal sudah cukup baik.

Akan tetapi, Didik menilai harus ada kebijakan perantara, sehingga dampak dari implementasi kebijakan tersebut bisa diantisipasi.

"Ada (kebijakan) yang harus dilakukan secara bertahap dan itu harus diisi. Itulah yang dilihat oleh Pak JK,"  kata Didik, ditemui usai diskusi di Jakarta, Sabtu (2/4/2016).

"Pak JK melakukan evaluasi. Sebagai Wapres, Pak JK kan harus ikut pimpinannya," ucapnya.

Didik mengatakan, kebijakan Susi seperti moratorium perizinan untuk eks kapal asing dan transhipment, secara ekonomi kurang memberikan dampak terhadap pertumbuhan sektor perikanan.

Kebijakan tersebut, yang paling terasa adalah timbulnya dampak sementara.

"Jadi Bu Susi seharusnya tidak hanya kebijakannya itu saja. Tapi ada kebijakan penyangga," kata Didik.

Didik mengibaratkan orang membangun rumah baru, maka perlu disiapkan tempat berlindung sementara bagi penghuni rumah, sampai rumah baru itu selesai dibangun.

"Bu Susinya harus menyiapkan camp sebelum rumah itu jadi. Itu yang tidak disiapkan oleh Bu Susi," ujar Didik.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir: Kontribusi BUMN dari Pajak dan Dividen ke Negara 3 Kali Lipat Lebih Besar Ketimbang Utang

Erick Thohir: Kontribusi BUMN dari Pajak dan Dividen ke Negara 3 Kali Lipat Lebih Besar Ketimbang Utang

Whats New
Targetkan Swasembada Pangan, Kementan Bersama Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Kawal Distribusi Pupuk Bersubsidi

Targetkan Swasembada Pangan, Kementan Bersama Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Kawal Distribusi Pupuk Bersubsidi

Rilis
6 Bandara AP I Layani Kepulangan 46.579 Jemaah Haji

6 Bandara AP I Layani Kepulangan 46.579 Jemaah Haji

Whats New
Meski Terbaik, Luhut Minta Ekonomi RI Jangan Dibandingkan dengan Arab Saudi

Meski Terbaik, Luhut Minta Ekonomi RI Jangan Dibandingkan dengan Arab Saudi

Whats New
Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah Baru 2022 dan Cara Mendapatkannya

Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah Baru 2022 dan Cara Mendapatkannya

Whats New
Luhut Tepis RI Sepi Peminat Investasi: Kita Tidak Kekurangan Investor

Luhut Tepis RI Sepi Peminat Investasi: Kita Tidak Kekurangan Investor

Whats New
Bantu Masyarakat Melek Asuransi, TikTok Jadi Platform Edukasi untuk Anak Muda

Bantu Masyarakat Melek Asuransi, TikTok Jadi Platform Edukasi untuk Anak Muda

BrandzView
Jadwalkan Bertemu Elon Musk Lagi, Luhut Bakal Tanya Kepastian Investasi Tesla

Jadwalkan Bertemu Elon Musk Lagi, Luhut Bakal Tanya Kepastian Investasi Tesla

Whats New
Transaksi Kripto Dikenakan Pajak, Indodax Sudah Setor Rp 58 Miliar ke Negara

Transaksi Kripto Dikenakan Pajak, Indodax Sudah Setor Rp 58 Miliar ke Negara

Rilis
Ketersediaan Pupuk Subsidi Menipis, Mentan SYL Ajak Petani Tingkatkan Penggunaan Pupuk Organik

Ketersediaan Pupuk Subsidi Menipis, Mentan SYL Ajak Petani Tingkatkan Penggunaan Pupuk Organik

Whats New
BI: Permintaan Pembiayaan Baru Korporasi Tumbuh Positif di Juli 2022

BI: Permintaan Pembiayaan Baru Korporasi Tumbuh Positif di Juli 2022

Whats New
Kendaraan Listrik Kian Diminati

Kendaraan Listrik Kian Diminati

Whats New
BI Mau Buka Lowongan Kerja PCPM untuk Lulusan S1 dan S2, Cek Syaratnya

BI Mau Buka Lowongan Kerja PCPM untuk Lulusan S1 dan S2, Cek Syaratnya

Work Smart
Menhub Pastikan Syarat Amdal di Pelabuhan Kawasan Industri Kaltara Segera Rampung

Menhub Pastikan Syarat Amdal di Pelabuhan Kawasan Industri Kaltara Segera Rampung

Whats New
Bulog Bakal Ekspor Jagung ke Filipina

Bulog Bakal Ekspor Jagung ke Filipina

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.