Terkait Beda Pendapat Menteri Susi-Wapres JK, Ini Saran Didik Rachbini

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga ekonom senior, Didik J Rachbini, memahami adanya teguran Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal sejumlah kebijakan di sektor perikanan.

Didik mengatakan, pada dasarnya kebijakan Susi untuk memerangi aktivitas penangkapan ikan secara ilegal sudah cukup baik.

Akan tetapi, Didik menilai harus ada kebijakan perantara, sehingga dampak dari implementasi kebijakan tersebut bisa diantisipasi.

"Ada (kebijakan) yang harus dilakukan secara bertahap dan itu harus diisi. Itulah yang dilihat oleh Pak JK,"  kata Didik, ditemui usai diskusi di Jakarta, Sabtu (2/4/2016).

"Pak JK melakukan evaluasi. Sebagai Wapres, Pak JK kan harus ikut pimpinannya," ucapnya.

Didik mengatakan, kebijakan Susi seperti moratorium perizinan untuk eks kapal asing dan transhipment, secara ekonomi kurang memberikan dampak terhadap pertumbuhan sektor perikanan.

Kebijakan tersebut, yang paling terasa adalah timbulnya dampak sementara.

"Jadi Bu Susi seharusnya tidak hanya kebijakannya itu saja. Tapi ada kebijakan penyangga," kata Didik.

Didik mengibaratkan orang membangun rumah baru, maka perlu disiapkan tempat berlindung sementara bagi penghuni rumah, sampai rumah baru itu selesai dibangun.

"Bu Susinya harus menyiapkan camp sebelum rumah itu jadi. Itu yang tidak disiapkan oleh Bu Susi," ujar Didik.