Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susi: Saya Yakin Pak JK Buat Surat untuk Mengingatkan, tetapi Kami Juga Tidak Sembrono

Kompas.com - 03/04/2016, 16:19 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan moratorium kapal eks asing dan pelarangan bongkar muat kapal di tengah laut atau transhipment terus dipersoalkan.

Belakangan, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar kebijakan itu dievaluasi.

Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa kementerian yang ia pimpin tidak bekerja sembarangan.

Menurutnya, semua kebijakan sudah dipertimbangkan secara matang. (Baca juga: Terkait Beda Pendapat Menteri Susi-Wapres JK, Ini Saran Didik Rachbini).

"Saya yakin beliau (Wapres) membuat surat untuk mengingatkan, tetapi kami juga bekerja tidak sembrono," ujar Susi dalam acara Chief Editor Meeting di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (1/4/2016) malam.

Menteri asal Pangandaran, Jawa Barat itu menuturkan, tidak akan menutup mata dengan berbagai masukan.

Ia menyadari bahwa tidak semua stakeholder perikanan menikmati dampak positif kebijakan itu.

Kendati demikian, terkait kapal eks asing, Susi tidak akan memperbolehkan kapal-kapal itu beroperasi lagi.

Sebab, menurut dia, kapal-kapal eks asing terbukti terlibat dalam aksi illegal fishing dan tidak bisa menunjukkan berbagai dokumen izin.

Tunjukkan data

Dalam acara itu, Susi juga menunjukkan data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di sektor perikanan terkait kinerjanya selama ini. (Baca juga: Sekjen PKB: Menteri Susi Harus Buat Kebijakan Pro Nelayan ).

Data itu menyebutkan bahwa PDB perikanan kuartal IV 2015 mencapai 8,6 persen, atau naik dibandingkan kuartal yang sama pada 2014, yang mencapai 8,2 persen.

Selain itu, data tersebut menunjukkan bahwa sektor perikanan menyumbang deflasi 0,42 persen pada saat sektor lain justru menyumbangkan inflasi.

Berdasarkan data tersebut, nilai tukar nelayan (NTN) mengalami kenaikan dari 102 menjadi 107.

Susi bahkan menyebut NTN tertinggi di Indonesia terjadi di Bitung Sulawesi itu yang mencapai 111.

Bitung merupakan salah satu daerah yang dikunjungi Wapres beberapa pekan lalu. Saat berkunjung ke Bitung, Wapres menemukan industri perikanan kekurangan pasokan ikan.

Dalam suratnya ke Menteri Susi, Wapres juga menyertakan data-data. Salah satunya adalah data terkait produksi industri perikanan Bitung yang hanya 7 persen dari kapasitas.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com