Susi...!

Karena itu, Susi pun menegaskan akan tetap pada kebijakannya.

Apalagi, kebijakannya selama ini terbukti meningkatkan PDB sektor perikanan dan nilai tukar nelayan

Bahkan, berdasarkan data BPS, nilai tukar nelayan di Maluku naik dari 105,39 pada tahun 2014 menjadi 105,69 pada tahun 2015.

“Kebijakan ini memang pahit. Tapi kita tidak boleh mundur. Sekali mundur maka tidak akan pernah berhasil,” kata Susi.

Susi pun amat yakin, tidak beroperasinya kapal-kapal eks asing tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil tangkapan.

Pada akhir 2014, terdapat 643.100 unit perahu atau kapal perikanan.

Rinciannya, 41 persen merupakan perahu motor tempel, 27 persen perahu tanpa motor, dan 32 persen kapal motor.

Nah, kapal eks asing masuk dalam golongan kapal motor (KM) berukuran di atas 30 GT. Dari total kapal motor perikanan di Indonesia, jumlah kapal motor eks asing tidak sampai satu persennya.

“Ketiadaan kapal-kapal eks asing itu justru bagus karena pasarnya bisa diambil kapal nasional. Jangan salah lho, banyak kapal nasional yang besar-besar juga. Saat ini bisa dikatakan seluruh hasil tangkapan laut dilakukan oleh 100 persen kapal-kapal nasional,” kata Susi.

Kendati tetap memegang teguh kebijakannya, Susi menekankan tidak ada perbedaan fundamental antara dirinya dan Wapres Kalla.

Ya, sesama tokoh besar, sudah pasti Wapres Kalla dan Menteri Susi sama-sama mendahulukan kepentingan masyarakat dan negara.

Mungkin hanya gaya dan pendekatan mencapai tujuannya yang berbeda.