Rizal Ramli Sebut Kebijakan Susi Pudjiastuti Sudah di Arah yang Benar

Kompas.com - 05/04/2016, 15:21 WIB
Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli menyampaikan pandangannya dalam bidang ekonomi saat berkunjung ke kantor Tribun di Jakarta, Kamis (7/1/2016). TRIBUN / DANY PERMANAMenteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli menyampaikan pandangannya dalam bidang ekonomi saat berkunjung ke kantor Tribun di Jakarta, Kamis (7/1/2016).
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli memastikan dukungannya terhadap kebijakan yang ditempuh oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti dalam membenahi sektor perikanan di Indonesia.

"Jadi kalau masih ada yang mau menggusur Bu Susi saya katakan hati-hati. Kita dalam arah yang benar," kata Rizal di kantor KKP, Jakarta, Selasa (5/4/2016).

"Memang tentu ada yang kena. Tapi kalau yang kena itu yang brengsek, saya sih enggak peduli. Kita mementingkan kepentingan rakyat kita yang lebih besar," kata dia lagi.

Rizal menyadari banyak pihak yang tidak suka dengan kebijakan menteri asal Pangandaran itu.

Dia menengarai, pihak-pihak yang tidak suka akan kebijakan Susi utamanya adalah mereka yang selama ini membekingi kapal-kapal pencuri ikan secara ilegal, dan menjadi mafia perikanan.

"Mereka lobi macam-macam kalau bisa Bu Susi digusurlah dari Kabinet ini. Tapi kalau digusur, malah rugi. Indonesia butuh orang yang berani melawan illegal fishing dan mafia ini," kata Rizal.

"Kalau ada masalah di masa penyesuaian, itu biasa. Tiap perubahan pasti ada masalah baru yang tercipta, perlu penyesuaian. Tapi itu tidak ada masalah," ucapnya.

Respons Dampak

Rizal mengatakan, untuk membenahi sektor perikanan memang tidak secara instan. Pertama, pemerintah fokus memberikan bantuan kepada nelayan berupa kapal ikan.

"Pemerintah sedang memesan 3.500 kapal dalam 5 tahun ukuran 30GT, krunya 20-30 orang sehingga nelayan atau koperasi punya kapal ikan yang diberikan sertifikat. Sehingga kalau dia perlu kredit untuk MK, dia bisa dapat,"kata dia.

Kedua, pemerintah juga tengah mempersiapkan supaya nelayan mendapatkan asuransi BPJS. Dengan biaya hanya Rp 18.000, nelayan dan keluarga nelayan bisa mendapatkan manfaat apabila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja.

Terakhir pemerintah tengah membangun kampung-kampung nelayan. Pilot project program ini ada di Indramayu. Kampung nelayan dibangun dengan konsep hijau sehingga nelayan juga bisa hidup lebih bagus.

"(Jadi) Selain upaya untuk menghajar, membakar, tangkapin illegal fishing, pemerintah juga berupaya mengambil langkah-langkah untuk menyejahterakan nelayan kita," pungkas dia.

Kompas TV Kapal Berbendera Malaysia Ditenggelamkan



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X