Di Brebes, Jokowi Juga Sinergikan KUR dengan Program Inklusi Keuangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana Joko Widodo bertolak ke Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dengan menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU untuk meluncurkan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat.

Presiden Jokowi dan rombongan bertolak dari Pangkalan TNI AU Atang Sandjaja, Kabupaten Bogor, Senin pagi.

Menurut im Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, Jokowi selain meluncurkan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat, juga meluncurkan program lainnya.

Yakni sinergi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Program Inklusi atau pendalaman pasar keuangan.

Sinergi ini bertujuan memudahkan pelaku usaha dalam mengakses layanan keuangan di pedesaan.

Program ini merupakan sinergi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Koperasi dan UKM serta perbankan.

Program ini memberikan kemudahan kepada pelaku usaha yang berada di daerah karena tidak perlu lagi mencairkan kreditnya dengan mendatangi bank-bank di kota.

Mereka cukup mencairkan melalui penyalur-penyalur yang disebut sebagai agen laku pandai sebagai perpanjangan tangan perbankan di daerah-daerah.

Sinergi dalam bidang produksi meliputi sarana dan prasarana, bibit, pupuk, serta penyuluh yang akan melibatkan sinergi dua kementerian yaitu Kementan dan Kementerian PUPR.

Sistem Pemasaran E-Commerce

Dalam hal pemasaran, pemerintah juga akan mulai mengenalkan sistem pemasaran produk hasil pertanian dengan sistem online (e-commerce) melalui pengembangan sarana dan prasarana IT sebagai upaya untuk memangkas rantai distribusi hasil produksi dari petani kepada konsumen.

Tujuannya adalah untuk menjaga ketersediaan komoditas pangan dan stabilitas harga sampai pada tingkat konsumen.

Contoh aplikasi e-commerse yang digunakan adalah aplikasi info pasar, market place seperti limkilo.id, kumis.com, dan sebagainya.

Sinergi pemasaran ini melibatkan tiga kementerian yaitu Kementerian Kominfo, Kemendag, dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Pada siklus distribusi petani memerlukan gudang sebagai tempat penampungan produk, pasar, dan kurir.

Lebih dari itu semua, transportasi desa menjadi jantung yang akan menggerakkan perekonomian masyarakat desa.

Aset Tanah

Selain itu, pemerintah fokus agar masyarakat mempunyai kepemilikan legal atas tanah mereka.

Sebab hal paling mendasar dalam memberikan kesempatan bekerja/berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan adalah memiliki aset berupa tanah sehingga sertifikasi hak atas tanah (SHAT) menjadi siklus pertama.

SHAT dimaksudkan untuk pertama, memberikan kekuatan hukum atas kepemilikan hak atas tanah.

Kedua, memfasilitasi penyediaan aset yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha dan ketiga untuk meningkatkan kepastian keberlangsungan usaha penerimaan manfaat.

Sementara tujuan SHAT adalah, pertama, memberikan kepastian/status hukum atas kekayaan (aset) milik masyarakat para peserta program.

Kedua, memberikan jaminan para peserta program untuk meningkatkan kualitas lingkungan sosial dan ekonomi yang layak, permanen, dan sehat.

Ketiga, meningkatkan kepastian usaha peserta program melalui kepemilikan aset berupa tanah yang dapat digunakan sebagai agunan untuk mengakses sumber-sumber permodalan. (AA Ariwibowo)