Presiden Siapkan Moratorium Lahan Kelapa Sawit dan Tambang

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah resmi mengeluarkan aturan penundaan pemberian izin baru di lahan gambut mulai 13 Mei 2015, pemerintah kini menyiapkan moratorium untuk lahan kelapa sawit dan lahan tambang.

Hal itu dikemukakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Rangka Hari Hutan Internasional, di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Kamis (14/4/2016).

"Siapkan moratorium kelapa sawit, siapkan wilayah moratorium wilayah-wilayah pertambangan," kata Jokowi melalui keterangan resmi Tim Komunikasi Presiden, Kamis (14/4/2016).

Presiden menjelaskan, lahan kelapa sawit yang telah ada saat ini sudah cukup. Lahan kelapa sawit yang ada juga dapat ditingkatkan lagi kapasitas produksinya dengan memaksimalkan potensi yang ada.

"Lahan yang sekarang sudah ada asal bibitnya itu betul, bibitnya benar, sudah mungkin produksi bisa lebih dari dua kali, ini kalau bisa dikerjakan itu bisa naik," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Demikian halnya dengan lahan tambang, Jokowi tidak akan memberikan izin kepada perusahaan tambang untuk membuka lahan untuk perluasan wilayahnya.

"Jangan sampai terjadi lagi konsesi pertambangan menabrak hutan konservasi, sudah tidak ada seperti itu, tidak ada. Tata ruangnya untuk tambang sudah, kalau tidak ya tidak usah," ucap Jokowi.

Lebih lanjut, alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu menambahkan, Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan sebagai paru-paru dunia.

Atas dasar itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian alam. Sebab, harapan dunia dan masa depan alam bergantung pada kelestarian alam Indonesia.