Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Upaya Hidupkan Pabrik Pengolahan Timah di Bangka Tengah Terkendala Izin DPR

Kompas.com - 16/04/2016, 14:00 WIB
Kompas TV Inilah Pulau Pemilu di Indonesia
|
EditorAprillia Ika

PANGKALPINANG, KOMPAS.com - Upaya menghidupkan kembali pabrik pengolahan timah, PT Koba Tin, di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bergantung pada keputusan politik.

Pembukaan kembali pabrik yang pernah berjaya selama hampir 30 tahun tersebut, kini tinggal menunggu rekomendasi Komisi VII DPR RI.

“Pemerintah daerah tak bisa langsung membuat perusahaan ini bergerak kembali. Karena ini terkait dengan Wilayah Pertambangan Negara (WPN) yang membutuhkan rekomendasi dari Komisi VII,” kata Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, usai talkshow bersama Kompas TV News Bangka, Jumat (15/4/2016).

Menurut dia, kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, harus getol mendesak DPR RI agar rekomendasi segera keluar. Beberapa waktu sebelumnya, Komisi VII DPR RI sudah berkunjung ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, belum ada keputusan soal PT Koba Tin.

“Jika kami diamkan, perekonomian daerah tidak akan pernah bangkit. Saat ini justru banyak bermunculan tambang liar di lokasi eks Koba Tin. Ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama,” ujar Didit.

Adapun PT Koba Tin selama hampir 30 tahun beroperasi sempat beberapa kali berganti kepemilikan. Antara lain, dari Australia dan Malaysia. Selama beroperasi PT Koba Tin telah berkontribusi membuka ribuan lapangan kerja dan menjadi sumber pendapatan daerah.

Setelah PT Koba Tin ditutup pada tahun 2014, menyisakan pabrik dan peralatan yang mulai berkarat, serta sejumlah karyawan yang belum dibayar pesangonnya. Dampak lainnya, banyak mahasiswa yang terputus kuliahnya karena tidak ada lagi beasiswa.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, baik pemprov, pemkab maupun BUMN PT Timah sudah pernah duduk satu meja untuk membahas soal investasi pada PT Koba Tin. Namun karena belum ada rekomendasi, penyertaan modal belum bisa dilakukan.

“Memang ke depan, pembangunan daerah akan bergerak tanpa timah. Namun potensi saat ini juga tak bisa diabaikan. Kandungan timah di wilayah Koba Tin masih besar dan harus dimanfaatkan,” pungkas Didit yang berasal dari Dapil Bangka Tengah ini.

 

 

Kontributor Pangkalpinang, Heru Dahnur 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat Kerjasama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Lewat Kerjasama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Whats New
Perkuat Stok Jelang Puasa dan Lebaran, Mendag Zulhas Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng per Bulan

Perkuat Stok Jelang Puasa dan Lebaran, Mendag Zulhas Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng per Bulan

Whats New
Mendagri Malaysia Temui Menaker Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik

Mendagri Malaysia Temui Menaker Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik

Rilis
Temukan Ada Distributor yang 'Bundling' Minyakita, KPPU: Praktek Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Temukan Ada Distributor yang "Bundling" Minyakita, KPPU: Praktek Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Whats New
Badai PHK Perusahaan Teknologi Berlanjut, Ketua Asosiasi E-Commerce Buka Suara

Badai PHK Perusahaan Teknologi Berlanjut, Ketua Asosiasi E-Commerce Buka Suara

Whats New
Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Whats New
Kementerian ESDM Siasati Kenaikan Harga Elpiji yang Berada di Atas HET

Kementerian ESDM Siasati Kenaikan Harga Elpiji yang Berada di Atas HET

Whats New
Investasi Asing Meningkat, BI Soroti Tantangan di Sektor Hilirisasi SDA

Investasi Asing Meningkat, BI Soroti Tantangan di Sektor Hilirisasi SDA

Whats New
Cegah Perdagangan Orang, Bagaimana 'Update' Pembahasan RUU PPRT?

Cegah Perdagangan Orang, Bagaimana "Update" Pembahasan RUU PPRT?

Whats New
Minyakita Dijual Melebihi HET, KPPU Bakal Panggil Kemendag dan Kemenperin

Minyakita Dijual Melebihi HET, KPPU Bakal Panggil Kemendag dan Kemenperin

Whats New
IFG Holding Cetak Laba Bersih Rp 3,44 Triliun Tahun 2022

IFG Holding Cetak Laba Bersih Rp 3,44 Triliun Tahun 2022

Whats New
BSM Umat Resmi Jadi BSI Maslahat

BSM Umat Resmi Jadi BSI Maslahat

Whats New
Antisipasi Tingginya Kebutuhan Pupuk, Petrokimia Gresik Amankan Pasokan Gas dari Lapangan JTB

Antisipasi Tingginya Kebutuhan Pupuk, Petrokimia Gresik Amankan Pasokan Gas dari Lapangan JTB

Whats New
Bakal Berhenti Beroperasi pada 31 Maret, Siapa Pemilik JD.ID?

Bakal Berhenti Beroperasi pada 31 Maret, Siapa Pemilik JD.ID?

Whats New
Evaluasi Mingguan Harga BBM Non-Subsidi Ikuti Harga Minyak Dunia Dinilai Tepat

Evaluasi Mingguan Harga BBM Non-Subsidi Ikuti Harga Minyak Dunia Dinilai Tepat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+