Terkait Reklamasi, Pemerintah Diimbau Melindungi Investor

Kompas.com - 16/04/2016, 15:00 WIB
Berdasarkan pantauan udara dengan helikopter, aktivitas reklamasi masih tetap berlangsung di Pulau G yang terletak muka bibir pantai Muara Karang di sebelah barat Pantai Mutiara, Kamis (14/4/2016). Kegiatan masih berlangsung dengan melibatkan berbagai alat berat dan beroperasinya tongkang pengangkut pasir. PRESIDENTIAL PALACE/ Agus SupartoBerdasarkan pantauan udara dengan helikopter, aktivitas reklamasi masih tetap berlangsung di Pulau G yang terletak muka bibir pantai Muara Karang di sebelah barat Pantai Mutiara, Kamis (14/4/2016). Kegiatan masih berlangsung dengan melibatkan berbagai alat berat dan beroperasinya tongkang pengangkut pasir.
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam berinvestasi untuk kenyamanan dan keamanan bagi investor. Jika tidak adanya perlindungan dari pemerintah, dikhawatirkan dapat membuat jera para investor.

Muhammad Dong Ghanie, Direktur Ekesekutif Invesment Monitoring Society, mengatakan hal itu di Jakarta, Jumat (15/04/2016).  Pernyataan itu untuk menanggapi rencana penyegelan salah satu pulau hasil reklamasi oleh sekelompok nelayan di Teluk Jakarta.

“Pemerintah tidak boleh tinggal diam membiarkan masyarakat bergerak secara anarkis dalam menolak investasi yang dilakukan di sebuah daerah. Untuk itu pemerintah harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor,” katanya.

Kehadiran investor dalam kegiatan reklamasi kawasan teluk Jakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Dalam proyek ini, investor diminta untuk mewujudkan mimpi Pemprov DKI Jakarta memberikan solusi atas persoalaan pembangunan Jakarta yang multidimensional.

Menurut Ghanie, persoalan Jakarta bukan sekedar merestorasi teluk Jakarta yang memang harus dilakukan. Lebih dari itu, kata dia, Jakarta juga memiliki problem daya tampung penduduk di tengah luas wilayahnya yang terbatas.

“Jakarta itu hanya mungkin dikembangkan ke arah utara.  Karena, tidak bisa dikembangkan ke barat, timur, dan selatan yang berbatasan dengan daerah lain,” ujar Ghanie.

Dengan demikian, strategi penyebaran penduduk juga dapat lebih merata. Serta, tidak lagi terjadi mis-alokasi pemanfaatan ruang wilayah yang tidak sesuai peruntukannnya, seperti wilayah resepan air yang saat ini banyak dimanfaatkan sebagai tempat hunian.

Menurut Ghanie, sinyal pemerintah pusat sudah cukup jelas merestui pelaksanaan reklamasi di tangan Pemprov DKI. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung.

Dia mengatakan, izin reklamasi Pantura diatur dalam Keputusan Presiden nomer 52 tahun 1995 yang dalam Pasal 4, disebutkan wewenang dan tanggung jawab reklamasi Pantura berada pada Gubernur DKI.

Oleh sebab itu, perlakuan yang baik pada investor sudah sepantasnya diberikan, lanjut Ghanie. Jika dibiarkan masyarakat berbuat anarkis terhadap investor, dapat membuat mereka kapok dan berpotensi merusak iklim ekonomi nasional karena investor enggan untuk berinvestasi. Apalagi jika reklamasi sampai dibatalkan.

"Tidak boleh sembarangan menyegel kegiatan yang sedang berjalan. Sebaiknya pemerintah dapat mengambil tindakan tegas,” ujar Ghanie.

Proyek Orang Berduit

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di satu sisi belum menerbitkan rekomendasi reklamasi di Teluk Jakarta dan meminta Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menghentikan sementara pekerjaan reklamasi di wilayah tersebut.

(Baca: Susi Ajak Ahok Cari Solusi Reklamasi)

Menurut dia, belum adanya rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan belum adanya Perda Zonasi Wilayah Pesisir, Susi meminta penghentian sementara pekerjaan reklamasi demi kepastian pengembang dan kepentingan semua pemangku kepentingan.

"Penghentian sementara ini suatu proses yang baik untuk menata ulang supaya ada kepastian, bahwa reklamasi ini bukan hanya untuk kepentingan pengembang properti semata," kata Susi dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Jumat (15/4/2016).

(Baca: KNTI Khawatir Dampak Reklamasi Dikaburkan)

Di sisi lain, penghentian sementara ini juga penting agar tidak ada pendiskreditan dan pembiasan isu bahwa reklamasi Jakarta itu hanya untuk properti saja, tidak untuk masyarakat kebanyakan, tidak untuk masyarakat umum, hanya untuk orang-orang berduit, lanjut Susi.

(Baca: Pengembang Reklamasi Wajib Dahulukan Kepentingan Publik )

Kompas TV Susi Ajak Ahok Cari Solusi Reklamasi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BCA Siapkan Rp 400 Miliar untuk Suntik Modal ke Startup

BCA Siapkan Rp 400 Miliar untuk Suntik Modal ke Startup

Whats New
Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Alfamart

Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Alfamart

Whats New
Kejar Target Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil: Memang Tidak Mudah...

Kejar Target Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil: Memang Tidak Mudah...

Whats New
Bank Indonesia dan The People’s Bank Of China Sepakat Perbarui Perjanjian Swap Bilateral

Bank Indonesia dan The People’s Bank Of China Sepakat Perbarui Perjanjian Swap Bilateral

Whats New
Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terbagi atas 3 Wilayah

Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terbagi atas 3 Wilayah

Whats New
Penjelasan Bos Grup Lippo Seputar Aksi XL Axiata Akuisisi Link Net

Penjelasan Bos Grup Lippo Seputar Aksi XL Axiata Akuisisi Link Net

Rilis
Di Hadapan Tony Blair, Jokowi Tegaskan Tak Mau Ekspor Bahan Mentah

Di Hadapan Tony Blair, Jokowi Tegaskan Tak Mau Ekspor Bahan Mentah

Whats New
Bangun Sistem Transportasi IKN Butuh Rp 582,6 Miliar di 2022, Menhub Undang Swasta Berpartisipasi

Bangun Sistem Transportasi IKN Butuh Rp 582,6 Miliar di 2022, Menhub Undang Swasta Berpartisipasi

Whats New
Tumbuh 66,8 Persen, Laba Bersih Bank Mandiri Capai Rp 28 Triliun pada 2021

Tumbuh 66,8 Persen, Laba Bersih Bank Mandiri Capai Rp 28 Triliun pada 2021

Whats New
Pengembangan Kawasan Industri Terus Digenjot

Pengembangan Kawasan Industri Terus Digenjot

Whats New
Mentan RI dan Mentan Australia Bahas 3 Hal Penting, dari Ekspor Beras hingga Impor Daging

Mentan RI dan Mentan Australia Bahas 3 Hal Penting, dari Ekspor Beras hingga Impor Daging

Whats New
Laba BCA Melampaui Perkiraan, Tumbuh 15,8 Persen di 2021

Laba BCA Melampaui Perkiraan, Tumbuh 15,8 Persen di 2021

Whats New
Milenial dan Gen Z Dinilai Perlu Menerapkan Gaya Hidup Minimalis

Milenial dan Gen Z Dinilai Perlu Menerapkan Gaya Hidup Minimalis

Whats New
Mulai 1 Februari 2022, Harga Minyak Goreng Curah Turun Jadi Rp 11.500 Per Liter

Mulai 1 Februari 2022, Harga Minyak Goreng Curah Turun Jadi Rp 11.500 Per Liter

Whats New
Pemerintah Tetapkan Minyak Goreng Merek Paling Mahal Rp 14.000 Seliter

Pemerintah Tetapkan Minyak Goreng Merek Paling Mahal Rp 14.000 Seliter

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.