Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha APINDO Antusias Kebijakan Tax Amnesty Dijalankan

Kompas.com - 19/04/2016, 17:40 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Suryadi Sasmita mengatakan, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sangat tepat waktu apabila dilaksanakan tahun ini.

Menurut dia, sudah sekian lama ada banyak sekali pengusaha yang belum bayar pajak sama sekali, atau ada yang orang sudah membayar pajak tapi belum penuh.

"Dalam jangka sekian panjang itu mereka menyimpan harta bukan hanya di luar negeri tetapi juga di dalam negeri," kata Suryadi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (19/4/2016).

Oleh sebab itu, kata dia, APINDO melihat ada kesempatan untuk menjalankan pengampunan pajak. Apalagi beberapa waktu lalu sudah bocor data-data finansial Panama Papers. Selain itu, tahun 2018 juga sudah memasuki Automatic Exchange of Information (AEoI).

"Ini harusnya dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk mau melaporkan," imbuh Suryadi.

Lebih lanjut dia bilang, APINDO telah membuat survei kepada 10.000 pengusaha yang hasilnya menunjukkan antusiasme dalam implementasi tax amnesty.

Suryadi mengatakan, mereka antusias sebab melihat di Indonesia ada kesempatan bisnis yang luar biasa.

"Namun mereka tidak bisa memanfaatkan uang mereka yang ada di luar maupun dalam negeri karena belum dilaporkan ke SPT. Jadi mereka menunggu. Kalau sudah jalan, mereka start roda ekonomi," jelas Suryadi.

Atas dasar itu, dia bilang memang jangka pendek diproyeksikan pendapatan yang masuk ke negara antara Rp 50 triliun- Rp 60 triliun atau maksimal Rp 100 triliun.

Akan tetapi jangka panjang, modal yang direpatriasi sekitar Rp 1.000 triliun akan bergerak menjadi sales sebesar Rp 3.000 triliun.

Setelah dua-tiga tahun kemudian, PPN diproyeksikan mencapai Rp 200 triliun per tahun. Ini pun, kata dia baru menyangkut uang.

"Tenaga kerja, saat ini masih sedikit yang terserap. Kalau tax amnesty ini berjalan, repatriasi masuk, ini akan mengurangi pengangguran. Itu yang kami harapkan sekali," pungkas Suryadi.

Kompas TV DPR Minta Jokowi Revisi RUU Perpajakan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com