Kabakamla : Mari Bersinergi Amankan Laut RI

LONDON, KOMPAS.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Muda Arie Soedewo mengatakan, jumlah kapal dan peralatan yang dimiliki Indonesia memang sangat minim dibandingkan luas perairan yang harus diawasi.

Namun, dengan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dan dukungan masyarakat terutama nelayan, efektivitas pengawasan laut dapat ditingkatkan.

Menurut Arie, sinergi dan perbaikan sistem koordinasi merupakan hal yang paling penting dalam mengamankan laut Indonesia dari berbagai kejahatan seperti illegal fishing, penyelundupan, dan perdagangan orang.

"Setelah sistem dan sinergitas berjalan baik, secara bertahap jumlah kapal dan peralatan akan kita tingkatkan," kata Arie Selasa (19/4/2016) di London Inggris seperti dilaporkan Wartawan Kompas M Fajar Marta. 

Ari bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan kunjungan kerja ke Inggris dan Skotlandia 17 - 23 April 2016.

Turut hadir pula dalam kunjungan tersebut Wakil KSAL Laksamana Madya Arie Henrycus Sembiring, Sekretaris Jenderal KKP Sjarif Widjaja, Direktur Utama PT PAL M Firmansyah Arifin, Direktur Pelabuhan Perikanan KKP Agus Suherman, dan Kepala Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut Bakamla Arief Meidyanto.

Selain menghadiri pertemuan International Maritim Organization (IMO), delegasi Indonesia juga menjajaki kerjasama dengan sejumlah perusahaan maritim di Inggris dan Skotlandia.

KKP, TNI AL, dan Bakamla merupakan unsur-unsur yang tergabung dalam Satgas 115, yang dibentuk Presiden Jokowi untuk memerangi Illegal, Unreported, and unregulated (IUU) fishing.

Dalam strukturnya, Menteri Susi menjabat sebagai Komandan Satgas, Wakasal sebagai Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) dan Kabakamla sebagai Wakil Kalakhar.

Kekuatan
Arie menuturkan saat ini Bakamla memiliki 60 kapal patroli dengan panjang rata-rata 4 meter.

Jika digabungkan dengan kapal-kapal yang dimiliki otoritas lain seperti KKP, Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Bea Cukai, dan militer, jumlahnya mencapai 400 unit dengan segala ukuran.

"Bakamla ini sebenarnya beroperasi dalam masa damai. Kapal-kapalnya tidak dilengkapi senjata. Namun, saat kondisi perang, kekuatan Bakamla dapat diberdayakan, tinggal kapalnya ditambahi senjata," katanya.

Menurut dia, keberadaan Bakamla tidak mengurangi kewenangan otoritas lainnya.

"Perairan kita sangat luas sehingga tidak bisa diawasi oleh satu instansi saja. Justru kita harus bersinergi mengamankan laut Indonesia," kata lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1983 itu.

Arie menambahkan, di bawah kepemimpinan Menteri Susi, pengamanan laut terutama terkait illegal fishing jauh meningkat.

Semua kekuatan armada maritim Indonesia bahu membahu mendukung kegiatan Satgas 115.

Hasilnya, ratusan kapal ikan asing berhasil ditangkap dan sebagian sudah diledakkan untuk menciptakan efek jera.

Bahkan, kini masyarakat nelayan juga berpartisipasi dengan melaporkan praktik pencurian ikan yang mereka temui di laut.

"Jadi, kualitas sistem pertahanan rakyat semesta di laut semakin meningkat," katanya.