Surat Penghentian Reklamasi Teluk Jakarta Masih Jadi Teka-teki

Kompas.com - 20/04/2016, 08:10 WIB
Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli menyampaikan pandangannya dalam bidang ekonomi saat berkunjung ke kantor Tribun di Jakarta, Kamis (7/1/2016). TRIBUN / DANY PERMANAMenteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli menyampaikan pandangannya dalam bidang ekonomi saat berkunjung ke kantor Tribun di Jakarta, Kamis (7/1/2016).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Teka-teki siapa pihak yang akan mengeluarkan surat penghentian sementara reklamasi Teluk Jakarta belum terjawab. Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli pun belum secara gamblang mengungkapkannya.

Meski begitu, perintah penghentian reklamasi Teluk Jakarta sudah ia sampaikan.

"Kalau soal perintah penghentian, sesuai rapat kemarin kami memang memerintahkan untuk dihentikan sementara atau moratorium," ujar Rizal di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Selasa (19/4/2016).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta surat penghentian reklamasi Teluk Jakarta dari pemerintah pusat. Bahkan, ia juga sempat mempertanyakan pemerintahan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga meminta proyek itu dihentikan sementara.

Ahok bukannya tanpa alasan. ia memiliki kekhawatiran Pemprov DKI Jakarta digugat pengembang bila proyek itu dihentikan.

Rizal Ramli sendiri justru cuek dengan kemungkinan itu. Ia mengaku tak gentar apabila pengembang menggugatnya.

"Kalau itu (soal gugatan) enggak usah khawatir. Undang-undangnya jelas. Dan kedua, siapa yang berani gugat Rizal Ramli?" kata Rizal, Senin (18/4/2016).

Seperti diketahui, setelah proyek reklamasi Teluk Jakarta berjalan beberapa tahun, terungkap sejumlah persoalan. Salah satunya yakni terkait kewenangan izin reklamasi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku pihak yang berwenang memberikan izin reklamasi di Teluk Jakarta.

Dasar hukumnya mengacu pada Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang tata ruang pantura Jakarta. Meski pada 2008, keluar Perpres nomor 54 tahun 2008 tentang Tata Ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) yang membatalkan tata ruang di Keppres nomor 52 tahun 1995.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta PMI Tidak Mudik Lebaran, Pemerintah: Bersabarlah Dulu

Minta PMI Tidak Mudik Lebaran, Pemerintah: Bersabarlah Dulu

Whats New
Alamat BNI, BRI, BTN dan Mandiri untuk Tukar Uang Baru di Surabaya dan Sekitarnya

Alamat BNI, BRI, BTN dan Mandiri untuk Tukar Uang Baru di Surabaya dan Sekitarnya

Whats New
Erick Thohir Ajak Milenial Buka Lapangan Kerja Agar Tak Bergantung Pemerintah

Erick Thohir Ajak Milenial Buka Lapangan Kerja Agar Tak Bergantung Pemerintah

Whats New
Industri Tambak Udang di Bangka Menggeliat, Permintaan Listrik Ikut Melonjak

Industri Tambak Udang di Bangka Menggeliat, Permintaan Listrik Ikut Melonjak

Whats New
Di Wilayah Ini, Harga Cabai, Bawang, Daging Sapi, Ayam, dan Telur Mulai Naik

Di Wilayah Ini, Harga Cabai, Bawang, Daging Sapi, Ayam, dan Telur Mulai Naik

Whats New
Alamat BCA dan Bank Swasta Lain di Jabodebek untuk Tukar Uang Baru

Alamat BCA dan Bank Swasta Lain di Jabodebek untuk Tukar Uang Baru

Whats New
Erick Thohir Sebut Perekonomian Indonesia Mampu Tumbuh 7 Persen, ini Alasannya

Erick Thohir Sebut Perekonomian Indonesia Mampu Tumbuh 7 Persen, ini Alasannya

Whats New
Erick Thohir: Apartement untuk Generasi Milenial akan Segera Hadir

Erick Thohir: Apartement untuk Generasi Milenial akan Segera Hadir

Whats New
Banyak Negara Batasi Ekspor Vaksin Covid-19, Erick Thohir Fokus Pengadaan dari Dalam Negeri

Banyak Negara Batasi Ekspor Vaksin Covid-19, Erick Thohir Fokus Pengadaan dari Dalam Negeri

Whats New
Dua Kandidat Utama Pengelola TMII, Taman Wisata Candi yang Terkuat

Dua Kandidat Utama Pengelola TMII, Taman Wisata Candi yang Terkuat

Whats New
Baru Diblokir, Website Baru Binomo Sudah Muncul Lagi

Baru Diblokir, Website Baru Binomo Sudah Muncul Lagi

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Berburu Takjil Berbuka | Tantangan Berpuasa di Eropa | Referensi Menu Berbuka

[POPULER DI KOMPASIANA] Berburu Takjil Berbuka | Tantangan Berpuasa di Eropa | Referensi Menu Berbuka

Rilis
Visi Bisnis Gojek dan Tokopedia, Visi Anda Apa?

Visi Bisnis Gojek dan Tokopedia, Visi Anda Apa?

Whats New
Kalahkan Jeff Bezos, Elon Musk Menangkan Kontrak Bangun Roket dari NASA

Kalahkan Jeff Bezos, Elon Musk Menangkan Kontrak Bangun Roket dari NASA

Whats New
Proses Perizinan dan Pengadaan Lahan Habiskan 50 Persen Total Waktu Pengembangan Hulu Migas

Proses Perizinan dan Pengadaan Lahan Habiskan 50 Persen Total Waktu Pengembangan Hulu Migas

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X