Kompas.com - 20/04/2016, 21:00 WIB
Politisi PDI-P Indah Kurnia melantunkan lagu saat forum lobi dilakukan terkait RUU Pilkada, Kamis (25/9/2014) Kompas.com/SABRINA ASRILPolitisi PDI-P Indah Kurnia melantunkan lagu saat forum lobi dilakukan terkait RUU Pilkada, Kamis (25/9/2014)
Penulis Achmad Fauzi
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan RUU Tax Amnesty sangat ramai diperbincangkan oleh semua kalangan mulai dari pemerintah, DPR, dan pengusaha ikut duduk bersama menyelesaikan permbahasan ini.

Tidak terkecuali anggota DPR Komisi XI dari fraksi PDIP Indah Kurnia yang ikut mengomentari tentang pembahasan RUU Tax Amnesty ini. Menurut dia, semakin diperdalam pembahasan RUU dirinya semakin merasa dilematis tentang dampak-dampak yang terjadi jika RUU tersebut disahkan.

"Saat ini saya berharap Bapak Jokowi harus segera mendengar dan memperhatikan pendapat-pendapat dari semua kalangan tentang dampak positif dan negatif dari RUU Tax Amnesty tersebut," ujarnya saat diwawancari Kompas.com di gedung DPR, Rabu (20/04/2016).

Ia juga meminta jokowi untuk tidak memperhatikan isu-isu yang membuat pembahasan RUU Tax Amnesty ini menjadi mundur. Padahal, menurutnya RUU Tax Amnesty ini adalah instrumen agar bisa tercapainya target penerimaan pajak itu sendiri.

"Saat ini yang kita ketahui pajak itu kan adalah sumber penerimaan pendapatan negara penting, jadi pembahasan tentang pajak ini harusnya diperhatikan oleh semua kalangan termasuk presiden," pungkasnya.

Selain itu, Indah juga mengatakan harus adanya sanksi yang sesuai jika target penerimaan pajak itu tidak tercapai. Karena menurutnya kalau tidak ada sanksi maka target penerimaan pajak tidak akan tercapai sementara target penerimaan pajak setiap tahunnya naik.

Dirinya juga merasa kasihan dengan pegawai pajak yang telah melayani ratusan ribu Wajib Pajak untuk satu pegawai. Menurutnya itu sangat tidak sepadan dan pegawai akan merasa kerja terlalu berat. Dirinya juga mendukung Ditjen Pajak ini menjadi suatu badan supaya dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Kompas TV DPR Minta Jokowi Revisi RUU Perpajakan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.