Kompas.com - 21/04/2016, 20:01 WIB
Focus Group Discussion bertajuk Iwan Supriyatna/Kompas.comFocus Group Discussion bertajuk "Aspek Hukum Inovasi Digital Jasa Keuangan Indonesia" dengan pembicara pembuka Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Rahmat Waluyanto, di Jakarta, Kamis (21/4/2016).
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mengatur keberadaan perusahaan rintisan digital atau startup yang bergerak di jasa keuangan atau disebut financial technology (fintech).

Saat ini, perkembangan startup jenis tersebut sangat marak di masyarakat, antara lain bergerak di bidang proses pembayaran, transfer, jual beli saham, hingga pembiayaan.

Startup bidang fintech berkembang seiring meningkatnya permintaan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, dan modern, melalui smartphone dan tablet.

"Saya rasa, OJK harus duduk bareng dengan Bank Indonesia, Menkominfo, dan BKPM terkait pemanfaatan sistem pembayaran ini," ujar Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto di Jakarta, Kamis (21/4/2016).

OJK dalam hal ini akan membentuk tim khusus untuk mengawasi startup bidang fintech. "Embrionya sudah ada, secara internal sudah menunjuk unit yang mulai melakukan koordinasi untuk menangkap isu itu," imbuh Rahmat.

Direktur Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Riki Afif Gunawan mengatakan, penggunaan fintech akan optimal jika sudah memiliki trust (kepercayaan) dari masyarakat.

Kepercayaan di dunia nyata dibutuhkan kartu identitas dan tanda tangan basah guna menjamin transaksi yang disepakati. Sementara itu, penggunaan fintech, membutuhkan tanda tangan digital seiring perkembangan teknologi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, saat ini, fintech masih memiliki sisi lemah dari sisi verifikasi dan keamanan server layanan.

"Semua orang yang ingin melakukan transaksi digital harus memiliki sertifikasi elektronik. Sertifikat elektronik akan memunculkan identitas yang melakukan transaksi dengan memunculkan NIK (nomor induk kependudukan)," tutur Riki.

Gandeng badan peradilan

Praktisi hukum dari Hadiputranto, Hadinoto & Partners (HHP), Erwandi Hendarta, meminta regulator menggandeng badan peradilan untuk mengawasi fintech. Sebab, keabsahan tanda tangan digital (digital signature) akan ditentukan di badan peradilan.

"Badan peradilan harus diajak mengatur fintech karena ujung-ujungnya masuk ke badan peradilan terkait digital signature, yakni apakah tanda tangan digital sudah masuk sebagai alat bukti yang sah atau belum," kata Erwandi.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Edmon Makarim, juga berharap agar fintech lebih banyak dikelola oleh perusahaan domestik sehingga data yang ada tidak mudah bocor ke luar negeri.

Pengaturan mengenai sistem pembayaran pun perlu dikembangkan untuk sistem yang dedicated bukan yang bersifat dual demi mendorong perkembangan e-commerce yang aman.

Kompas TV Indonesia, Menuju Masyarakat Digital



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X