Perlunya Payung Hukum Pelelangan Ikan oleh Koperasi Perikanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rangka memperkuat sistem bisnis Koperasi Perikanan melalui kegiatan penyelenggaraan lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), maka diperlukan sebuah payung hukum penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI oleh Koperasi Perikanan.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta mengatakan perlunya payung hukum tersebut agar Koperasi Perikanan dapat mengelola penyelenggaran lelang ikan dengan baik.

Dengan demikian, nelayan anggota koperasi menjadi sejahtera taraf ekonominya dan tidak ada kesenjangan sosial.

"Kebijakan pemerintah dalam hal Koperasi Perikanan dapat berperan dalam mengelola Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan dan atau Pangkalan Pendaratan Ikan," kata Wayan melalui siaran pers tertulis, Jumat (22/4/2016).

Wayan mengungkapkan penyusunan draft payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) tentang penyelenggaraan TPI oleh Koperasi merupakan langkah yang sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan kemajuan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia serta kesejahteraan nelayan miskin di wilayah pesisir.

"Kami berharap sebaiknya sebagai LID dalam penyusunan draft payung hukum ini dari Kementerian Koordinator bidang Perekonomian," kata Wayan.

Menurut dia, dibutuhkan sinergi dan komunikasi yang intensif dan efektif di tingkat Pemerintah Pusat khususnya Kemendagri, Kemenkop UKM serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendorong kerja sama Pemda Kab/Kota (UPTD) dan Koperasi Perikanan dalam penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI oleh Koperasi Perikanan.

"Terkait dengan draft payung hukum tersebut, Kemenkop UKM sedang memproses permohonan Izin Prakarsa kepada Presiden RI guna tindak lanjutnya," pungkas dia.

Peran TPI

Senada dengan itu, Asisten Deputi Peternakan dan Perikanan, Kemenko Perekonomian Jafi Alzagladi menyampaikan bahwa peran koperasi berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Koperasi membangun jaringan sehingga terjadi dua sisi mata uang yang saling berkaitan.

"Transaksional pelelangan ikan (pelelangan elektronik) dengan sistem yang terbangun dapat melayani nelayan dan bakul sepanjang hari," katanya.

Ketua Induk Koperasi Perikanan Indonesia Ono Surono mengatakan TPI adalah satu-satunya tempat untuk melakukan pemasaran dan distribusi ikan sekaligus untuk menghadirkan data produksi ikan yang akurat.

Karena sampai dengan saat pemerintah belum ada dan menjalankan sistem pendataan produksi ikan.

"Dana-dana nelayan adalah dana yang dipergunakan untuk tabungan nelayan, dana peceklik, dana sosial, dana asuransi, dana pendidikan dan dana bantuan organisasi profesi nelayan," papar Ono.