Kompas.com - 25/04/2016, 10:15 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan, tarif Uber dan GrabCar tidak perlu persetujuan pemerintah. Hal itu sekaligus mengoreksi pernyataan pemerintah terkait taksi "online" itu pekan lalu.

"Di dalam PM-nya (Peraturan Menteri Perhubungan 32/2016) tidak ada persetujuan (pemerintah). Enggak (perlu persetujuan) kalau yang seperti Grab itu," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto Iskandar saat dihubungi di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurutnya, kendaraan Uber dan GrabCar tergolong kepada angkutan sewa, bukan taksi. Hal itu lah menurutnya yang menjadi pembeda penentuan tarif kedua angkutan umum tersebut.

Berdasarkan PM 32 Tahun 2016, penentuan tarif angkutan sewa atas kesepakatan pengguna jasa dengan perusahaan angkutan. Sementara untuk taksi, tarifnya sesuai argometer juga atas persetujuan pemerintah.

Dengan tidak ikut campurannya pemerintah secara langsung itu, tarif Uber dan GrabCar masih bisa lebih murah dari tarif taksi. Hanya saja, gap tarifnya dipastikan mengecil.

Sebab tutur Pudji, ada berbagai syarat yang harus dipenuhi diantaranya harus berbadan hukum, wajib memiliki izin angkutan orang tidak dalam trayek, memilki tempat penyimpangan kendaraan atau pool, menyediakan tempat pemeliharaan kendaraan.

Ada lagi, memperkerjakan pengemudi dengan SIM umum, dan memiliki paling sedikit 5 kendaraan dengan STNK atas nama badan usaha bukan perorangan.

"Kenapa sekarang itu meraka murah, karena kan ada pajak-pajak itu tidak bayar. Dengan ada uji KIR dan sebagainya itu kam jadi beban (untuk tarif)," kata Pudji.

Sebelumnya, tarif Uber dan GrabCar menimbulkan persolan sebab dianggap jauh lebih rendah dibandingkan tarif taksi yang ditentukan pemerintah. Akibatnya, para pengemudi taksi sempat mogok dan berunjukrasa besar-besaran.

(Baca: Perusahaan Taksi dan Ojek "Online" Tak Bisa Lagi Tentukan Tarif Sendiri)

Kompas TV Polemik Angkutan "Online"

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Rilis
Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Whats New
Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Whats New
KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

Whats New
Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Whats New
Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Whats New
Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Whats New
Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Rilis
BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

Whats New
Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Whats New
Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Rilis
Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Rilis
Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Whats New
Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Whats New
Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.