Kompas.com - 25/04/2016, 17:30 WIB
Suasana Merlion Park yang selalu ramai di Singapura. KOMPAS.com/FIRA ABDURACHMANSuasana Merlion Park yang selalu ramai di Singapura.
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com — Upaya kepentingan pemodal asing menggagalkan pembahasan RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) makin terlihat jelas menjelang pembahasan RUU tersebut di DPR.

Aksi tersebut dilakukan melalui sejumlah LSM dan politisi yang ingin dana-dana WNI tetap tersimpan di "save haven countries" dan tidak ingin ribuan triliun dana tersebut kembali ke dalam negeri untuk membiayai pembangunan nasional.

Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Rony Bako, di Jakarta, Minggu (24/4/2016), mengingatkan kepada pemerintah dan DPR untuk berhati-hati lantaran ada kemungkinan asing semakin gencar melakukan lobi-lobi guna menggagalkan RUU Pengampunan Pajak demi kepentingan negara mereka.

Menurut dia, negara-negara tetangga yang sering dijadikan tempat untuk menyimpan dana-dana warga RI, seperti Singapura, bakal kekeringan likuiditas akibat kebijakan tax amnesty.

"Ada saja cara mereka lakukan, entah itu dengan lobi-lobi politik. Pasti ada. Pemerintah harus berhati-hati dengan ini," kata Roni.

Roni menekankan, kepentingan asing melalui perusahaan-perusahaan yang terafiliasi akan terkena dampak besar akibat kebijakan tax amnesty. Akibatnya, perdebatan dan penolakan akan kebijakan tersebut pun cukup besar digencarkan para politisi dan sejumlah LSM.

Menurut dia, kekhawatiran terhadap pihak asing yang ingin menggagalkan rencana pengesahan RUU Pengampunan Pajak membuat Pemerintah Indonesia harus mengambil prinsip. Salah satunya dengan menetapkan tarif tebusan yang menarik, yang akan dibebankan kepada peserta tax amnesty.

Sejauh ini, tarif tebus yang akan berlaku untuk deklarasi adalah 2 persen untuk tiga bulan pertama, 4 persen untuk tiga bulan kedua, dan 6 persen untuk enam bulan selanjutnya.

Sementara itu, tarif tebusan yang berlaku atas repatriasi dana adalah 1 persen untuk tiga bulan pertama, 2 persen untuk tiga bulan kedua, dan 3 persen untuk enam bulan selanjutnya.

Ia mengatakan bahwa kunci pembahasan RUU Pengampunan Pajak ada di besaran uang tebusan.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber ANTARA
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wanti-wanti Skema Ponzi hingga Investasi Bodong, Jokowi Minta Pengawasan OJK Tidak Kendor

Wanti-wanti Skema Ponzi hingga Investasi Bodong, Jokowi Minta Pengawasan OJK Tidak Kendor

Whats New
Sri Mulyani Sebut Dana Pemda Mengendap di Bank Capai Rp 113,38 Triliun, Jatim Paling Besar

Sri Mulyani Sebut Dana Pemda Mengendap di Bank Capai Rp 113,38 Triliun, Jatim Paling Besar

Whats New
Ini Alasan Dibalik Motor Listrik Gojek Disewakan kepada Mitra Driver

Ini Alasan Dibalik Motor Listrik Gojek Disewakan kepada Mitra Driver

Whats New
Ini Bocoran Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN

Ini Bocoran Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN

Whats New
Terus Menguat, Harga Minyak Diproyeksi Tembus 100 Dollar AS per Barrel Tahun Ini

Terus Menguat, Harga Minyak Diproyeksi Tembus 100 Dollar AS per Barrel Tahun Ini

Whats New
Mau Beli Valas? Cek Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Mau Beli Valas? Cek Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Whats New
Melonjak Rp 12.000 per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Melonjak Rp 12.000 per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Earn Smart
Mulai Bangkit, IHSG dan Rupiah Melaju di Zona Hijau Pagi Ini

Mulai Bangkit, IHSG dan Rupiah Melaju di Zona Hijau Pagi Ini

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi yang Dicari

Anak Usaha Kimia Farma Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi yang Dicari

Work Smart
Simak, Ini Cara Dapat Minyak Goreng Gratis di Indomaret

Simak, Ini Cara Dapat Minyak Goreng Gratis di Indomaret

Spend Smart
Anggota Komisi XI DPR Nilai Target Pajak pada 2022 Tak Perlu Direvisi

Anggota Komisi XI DPR Nilai Target Pajak pada 2022 Tak Perlu Direvisi

Whats New
 BEI: IPO Unicorn dan Centaur Diharapkan Berkontribusi pada Peningkatan Kapitalisasi Pasar

BEI: IPO Unicorn dan Centaur Diharapkan Berkontribusi pada Peningkatan Kapitalisasi Pasar

Whats New
Cara Daftar dan Input Data di SIPP BPJS Ketenagakerjaan secara Online

Cara Daftar dan Input Data di SIPP BPJS Ketenagakerjaan secara Online

Work Smart
Di Perhelatan G20, Kadin Pimpin Pertemuan Bisnis 20 Negara

Di Perhelatan G20, Kadin Pimpin Pertemuan Bisnis 20 Negara

Rilis
BEI: Perpanjangan Kebijakan Diskon Biaya Pencatatan Saham Masih Dikaji

BEI: Perpanjangan Kebijakan Diskon Biaya Pencatatan Saham Masih Dikaji

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.