Pemerintah Tawar Harga 10,64 Persen Saham Freeport Rp 8,19 Triliun

Kompas.com - 26/04/2016, 07:54 WIB
Areal tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Grasberg, Timika, Papua, Kamis (24/11/2011). KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTOAreal tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Grasberg, Timika, Papua, Kamis (24/11/2011).
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menghitung harga divestasi saham 10,64 persen PT Freeport Indonesia. Dasar penghitungan adalah biaya penggantian investasi atau replacement cost.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menyampaikan, bahwa pemerintah minta Freeport merevisi tawaran divestasinya, "Kami menghitung harga divestasi sekitar 630 juta dollar AS (sekitar Rp 8,19 triliun kurs Rp 13.000)," ujarnya.

Hitungan ini lebih rendah dibandingkan dengan harga penawaran Freeport yakni 1,7 miliar dollar AS. Freeport menghitung harga itu dengan rencana investasi mereka dengan asumsi kontrak bakal diperpanjang hingga 2041.

Bambang bilang, skema replacement cost tersebut sesuai dengan tata cara perhitungan saham divestasi tambang penanaman modal asing yang ada di Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2013.

Pada pasal 13 peraturan itu menyebut, harga divestasi berdasarkan biaya penggantian atas investasi atau replacement cost. Biaya penggantian itu atas kumulatif investasi yang dikeluarkan sejak tahap eksplorasi, sampai dengan tahun kewajiban divestasi.

Karena itulah, melalui surat Dirjen Minerba tertanggal 11 April 2016, pemerintah meminta Freeport menghitung ulang tawaran divestasiinya. Hanya saja, sampai saat ini Freeport belum memberikan laporan atas perhitungan ulang harga divestasi saham tersebut.

Bambang berharap Freeport segera merespon surat tersebut. Setelah ada penawaran harga dengan penghitungan ulang, Tim Penyelesaian Divestasi akan kembali melakukan penilaian harga.

Juru Bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan, sebelumnya PT Freeport sudah menyampaikan laporan valuasi saham kepada Pemerinah Indonesia. Freeport berpendapat valuasi yang wajar berdasarkan analisa nilai pasar dari operasi tambang Grasberg. Ini sesuai dengan hak jangka panjang yang diberikan dalam kontrak karya.

"Kami meninjau dan merespon tanggapan yang kami terima dari pemerintah," ujarnya.

Menurut Riza, Freeport-McMoRan dan PT Freeport Indonesia juga telah menyampaikan valuasi harga divestasi ke pemerintah pasca-diskusi dan negosiasi amandemen dan perpanjangan kontrak karya serta divestasi.

Dus, jika tak ada titik temu, rencana divestasi Freeport bakal panjang. (Pratama Guitarra)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tahan Harga Pertalite, Kas Pertamina Bisa Tekor Rp 190 Triliun

Tahan Harga Pertalite, Kas Pertamina Bisa Tekor Rp 190 Triliun

Whats New
Serap Ide Masyarakat, IWIP Berikan Alat Tangkap Perikanan kepada 20 Nelayan di Halmahera Timur

Serap Ide Masyarakat, IWIP Berikan Alat Tangkap Perikanan kepada 20 Nelayan di Halmahera Timur

Rilis
IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Bitcoin dkk Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin dkk Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Whats New
Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Whats New
Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Whats New
SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

Whats New
Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Spend Smart
Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih Bapak Presiden

Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih Bapak Presiden

Whats New
E-Toll Bakal Diganti MLFF Buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

E-Toll Bakal Diganti MLFF Buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

Whats New
[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Whats New
Dapat Restu Jokowi, Sri Mulyani Siap Naikkan Tarif Listrik Orang Kaya

Dapat Restu Jokowi, Sri Mulyani Siap Naikkan Tarif Listrik Orang Kaya

Whats New
STA Resources Target Ekspansi Perkebunan Sawit hingga 50.000 Hektar 2025

STA Resources Target Ekspansi Perkebunan Sawit hingga 50.000 Hektar 2025

Rilis
Jokowi Cabut Ekspor Minyak Goreng, Ikappi Ungkap Kekecewaan

Jokowi Cabut Ekspor Minyak Goreng, Ikappi Ungkap Kekecewaan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.