Pemerintah Diminta Pertimbangkan Kembali Moratorium Kebun Sawit

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Wacana moratorium lahan sawit yang dihembuskan pemerintah mendorong  memunculkan respon dari berbagai kalangan.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai moratorium tersebut perlu diperjelas arah dan tujuannya serta perlu dikaji ulang.

Sekertaris Jenderal Gapki Togar Sitanggang mengaku telah mengirim laporan tertulis kepada Presiden Joko Widodo yang berisi tentang permohonan untuk pengkajian ulang rencana moratorium.

"Kami dari Gapki sudah mengirim surat kepada Presiden yang kurang lebih isinya adalah mengapa moratorium harus dipertimbangkan," ujar Togar kepada wartawan di Yogyakarta, Selasa (26/4/2016).

Menurut Togar, meski moratorium tidak akan menurunkan produksi sawit tahun ini, namun dampaknya akan dirasakan 5 tahun ke depan.

"Moratorium tidak mengurangi produksi tahun ini, moratorium dampaknya akan dirasakan lima tahun mendatang," tutur Togar.

Togar memprediksikan, produksi sawit di 2016 ini akan meningkat menjadi 33,5 juta ton meningkat sedikit bila dibandingkan tahun 2015 sebesar 31 juta ton. Harga sawit di tingkat petani juga diperkirakan bakal tembus dikisaran Rp 1.000 per kilogram.

Selain itu, penyerapan tenaga kerja disektor sawit juga tercatat cukup besar. Togar menyebutkan, total tenaga kerja sektor kelapa sawit mencapai 7,9 juta jiwa di 2015, meningkat dibandingkan tahun 2014 sebanyak 7,6 juta jiwa.

"Industri sawit ini sangat penting. Sehingga moratorium mesti dipertimbangkan ulang," ucap Togar.

Di sisi lain, Togar pun menyayangkan Pemerintah yang belum secara tegas menyebutkan kalau penyumbang devisa terbesar adalah berasal dari sawit.

Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diterimanya, penghasil devisa terbesar untuk RI selain Migas adalah sektor perkebunan yang disumbang oleh sawit.

"Pemerintah sampai saat ini belum ada pernyataan yang secara tegas menyebutkan bahwa sawit adalah penyumbang devisa terbesar negara," pungkas Togar.

Dosen Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) Ricky Avenzora, secara gamblang menyebut bahwa wacana moratorium adalah wacana yang keliru.

Jika kebijakan ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kualitas produksi, produktifitas lahan, serta penerapan teknik pengelolaan lahan yang baik dan optimal maka Ricky menyetujui akan hal itu.

Namun, jika moratorium ini ditafsirkan dalam artian penghentian semua aktifitas pengembangan industri sawit nasional menurutnya perlu ada perdebatan keras akan hal ini.

"Keliru kalau di moratorium. Kita perlu berdebat keras untuk hal ini," tandasnya.