Pemerintah Daerah Harus Dukung Keberadaan Infrastruktur Telekomunikasi

Kompas.com - 02/05/2016, 10:27 WIB
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mendukung keberadaan infrastruktur telekomunikasi karena bisa memberikan pengaruh bagi ekonomi daerah.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, peran Pemda lumayan besar dalam mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah, baik itu untuk teknologi mobile atau fixed broadband.

"Pemda harus melihat infrastruktur telekomunikasi bernilai strategis karena sektor ini bisa menjadi salah satu pendorong pertumbuhan perekonomian daerah," kata Rudiantara, di Jakarta (1/5/2016).

Menurut dia, ada tiga proses bisnis yang diperlukan untuk menunjang kinerja pemerintah. Pertama, proses bisnis yang berkaitan dengan hubungan internal pemerintahan daerah. Kedua, yang berkaitan dengan perusahaan atau dunia bisnis. Ketiga, yang berkaitan dengan penandatangan jenis perizinan.

"Operator banyak lapor soal Perda di daerah yang saling tumpang tindih dengan kebijakan pusat dalam membangun infrastruktur telekomunikasi baik itu menara atau kabel optik. Saya himbau ada sinergi agar tidak ada biaya ekonomi tinggi," kata dia.

Pangkas Perda

Pada kesempatan lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menargetkan untuk memangkas atau menghapus lebih dari 3.000 peraturan daerah (perda) karena tidak sinkron dengan peraturan di pusat.

Hal itu juga untuk memudahkan pengusaha untuk menjalankan bisnis. Aturan-aturan tersebut menghambat proses berusaha. Sejauh ini telah ada 1.000 perda yang telah dihapus.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah penyederhanaan prosedur, penurunan biaya, dan percepatan waktu penyelesaian atas beberapa aspek di antaranya memulai bisnis, izin mendirikan bangunan, pendaftaran properti, dan lainya.

Sebelumnya, banyak pemain infrastruktur telekomunikasi mengeluhkan ekonomi biaya tinggi dalam menggelar jaringan. Misalnya, di sektor menara telekomunikasi muncul berbagai macam perijinan yang tidak relevan dan cenderung bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya atau proses pengurusan yang lama.

Halaman:
Sumber Antara


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berapa Total Insentif yang Didapat dari Kartu Prakerja? Simak Rinciannya

Berapa Total Insentif yang Didapat dari Kartu Prakerja? Simak Rinciannya

Whats New
Presiden Jokowi Sebut Penyaluran BSU Sudah 48,3 Persen

Presiden Jokowi Sebut Penyaluran BSU Sudah 48,3 Persen

Whats New
Fujifilm dan Semangat Berbagi untuk Hidup Bersama Lebih Baik

Fujifilm dan Semangat Berbagi untuk Hidup Bersama Lebih Baik

Work Smart
PT Rintis Sejahtra Koneksikan 10 Bank Jadi BI Fast di Batch IV

PT Rintis Sejahtra Koneksikan 10 Bank Jadi BI Fast di Batch IV

Whats New
SIG Percepat Transformasi Digital lewat Teknologi Cloud

SIG Percepat Transformasi Digital lewat Teknologi Cloud

Whats New
Kliring Berjangka Indonesia Angkat Budi Susanto Jadi Direktur, Ini Profilnya

Kliring Berjangka Indonesia Angkat Budi Susanto Jadi Direktur, Ini Profilnya

Whats New
Prakerja Gelombang 45 Diumumkan, Ini Cara Cek Lolos Kartu Prakerja

Prakerja Gelombang 45 Diumumkan, Ini Cara Cek Lolos Kartu Prakerja

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 46 Belum Dibuka, Simak Dulu Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 46 Belum Dibuka, Simak Dulu Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
Lowongan Kerja di Perusahaan Kelapa Sawit, Simak Posisi dan Syaratnya

Lowongan Kerja di Perusahaan Kelapa Sawit, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Pesangon Karyawan Indosat Capai 75 Kali Upah, Begini Cara Hitung Uang Kompensasi PHK

Pesangon Karyawan Indosat Capai 75 Kali Upah, Begini Cara Hitung Uang Kompensasi PHK

Whats New
Aturan Tarif Baru Angkutan Penyeberangan Rampung, Kemenhub: Butuh 3 Hari Sosialisasi

Aturan Tarif Baru Angkutan Penyeberangan Rampung, Kemenhub: Butuh 3 Hari Sosialisasi

Whats New
IHSG Parkir di Zona Merah, 3 Saham Ini Jadi 'Top Losers' di Indeks LQ45

IHSG Parkir di Zona Merah, 3 Saham Ini Jadi "Top Losers" di Indeks LQ45

Whats New
MRT Jakarta Buka 8 Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Kualifikasinya

MRT Jakarta Buka 8 Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Kualifikasinya

Work Smart
LPS: Baru 49 Persen Penduduk Dewasa Indonesia yang Punya Rekening Bank

LPS: Baru 49 Persen Penduduk Dewasa Indonesia yang Punya Rekening Bank

Whats New
LPS Naikkan Tingkat Bunga Penjaminan Jadi 3,25 Persen, Ini Alasannya

LPS Naikkan Tingkat Bunga Penjaminan Jadi 3,25 Persen, Ini Alasannya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.