Pemerintah Daerah Harus Dukung Keberadaan Infrastruktur Telekomunikasi

Kompas.com - 02/05/2016, 10:27 WIB
Menara base transceiver station (BTS) ShutterstockMenara base transceiver station (BTS)
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mendukung keberadaan infrastruktur telekomunikasi karena bisa memberikan pengaruh bagi ekonomi daerah.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, peran Pemda lumayan besar dalam mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah, baik itu untuk teknologi mobile atau fixed broadband.

"Pemda harus melihat infrastruktur telekomunikasi bernilai strategis karena sektor ini bisa menjadi salah satu pendorong pertumbuhan perekonomian daerah," kata Rudiantara, di Jakarta (1/5/2016).

Menurut dia, ada tiga proses bisnis yang diperlukan untuk menunjang kinerja pemerintah. Pertama, proses bisnis yang berkaitan dengan hubungan internal pemerintahan daerah. Kedua, yang berkaitan dengan perusahaan atau dunia bisnis. Ketiga, yang berkaitan dengan penandatangan jenis perizinan.

"Operator banyak lapor soal Perda di daerah yang saling tumpang tindih dengan kebijakan pusat dalam membangun infrastruktur telekomunikasi baik itu menara atau kabel optik. Saya himbau ada sinergi agar tidak ada biaya ekonomi tinggi," kata dia.

Pangkas Perda

Pada kesempatan lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menargetkan untuk memangkas atau menghapus lebih dari 3.000 peraturan daerah (perda) karena tidak sinkron dengan peraturan di pusat.

Hal itu juga untuk memudahkan pengusaha untuk menjalankan bisnis. Aturan-aturan tersebut menghambat proses berusaha. Sejauh ini telah ada 1.000 perda yang telah dihapus.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah penyederhanaan prosedur, penurunan biaya, dan percepatan waktu penyelesaian atas beberapa aspek di antaranya memulai bisnis, izin mendirikan bangunan, pendaftaran properti, dan lainya.

Sebelumnya, banyak pemain infrastruktur telekomunikasi mengeluhkan ekonomi biaya tinggi dalam menggelar jaringan. Misalnya, di sektor menara telekomunikasi muncul berbagai macam perijinan yang tidak relevan dan cenderung bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya atau proses pengurusan yang lama.

Halaman:


Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X