Efektifkah Kebijakan OJK?

NIM perbankan per akhir Februari 2016 mencapai 5,47 persen, meningkat dibandingkan akhir Desember 2015 yang sebesar 5,39 persen.

Rasio NIM perbankan juga cenderung meningkat sejak 2014.

Hampir semua bank-bank besar memiliki NIM di atas 5 persen. Bank terbesar di Indonesia, Bank BRI, bahkan memiliki NIM sebesar 8,09 persen.

Apakah mungkin, bank-bank besar mau menurunkan NIM-nya hingga di bawah 4 persen untuk sekadar mendapatkan insentif pembukaan cabang?

Meningkatkan daya saing

Upaya OJK untuk mendorong penurunan NIM bagaimanapun patut diapresiasi.

Penurunan NIM berarti mempersempit rentang (spread) bunga kredit dan simpanan.

Dengan rata-rata bunga kredit sebesar 12,4 persen dan rata-rata bunga simpanan sebesar 7,32 persen, maka rentang bunga perbankan saat ini adalah sekitar 5 persen poin.

Melalui kebijakan insentif, OJK ingin mendorong agar NIM perbankan bisa di bawah 3 persen.

Artinya, rentang bunga juga didorong turun menjadi 3 persen.

Jika diasumsikan bunga simpanan tetap sebesar 7,32 persen, maka bunga kredit akan turun dari 12,4 persen menjadi sekitar 10,3 persen.

Jika suku bunga simpanan juga bisa diturunkan ke level 4 persen misalnya, maka suku bunga kredit menjadi hanya 7 persen.

Turunnya bunga kredit akan membuat pelaku usaha domestik memiliki daya saing di pasar internasional.

Sebab, biaya produksi akan berkurang sehingga perusahaan bisa menjual produknya dengan harga dan kualitas yang lebih kompetitif di pasar global.

Dibandingkan negara-negara tetangga, suku bunga kredit di Indonesia memang terlampau tinggi.

Rata-rata bunga kredit di Malaysia hanya 4 persen, di Singapura hanya 5,5 persen, dan di Thailand sekitar 7 persen.

Bank Dunia/M Fajar Marta Perbandingan Bunga Deposito dan Kredit Negara-negara ASEAN

Penalti

Namun sayangnya, OJK setengah hati dalam mendorong penurunan bunga kredit.

Sebab, jika hanya diiming-imingi insentif, perbankan tidak serta merta akan mengikuti apa yang dinginkan OJK.

Pengalaman masa lalu berulangkali menunjukkan, aturan tanpa penalti terbukti kurang efektif.

Ketua OJK Muliaman Hadad tentu masih ingat pada 2010, Bank Indonesia  juga memiliki kebijakan serupa.

Kala itu, Muliaman, yang tengah menjabat Deputi Gubernur BI mengatakan, upaya menyempitkan rentang bunga akan menjadi salah satu fokus BI pada 2010. 

Menurut dia, BI akan mendorong peningkatan efisiensi perbankan, terutama dalam mengembangkan teknologi informasi.

Namun setelah enam tahun berlalu, bunga kredit perbankan masih tinggi saja.

Karena itu, agar efektif, OJK sebaiknya juga memberikan penalti.

Ekonom Dradjad Wibowo pernah mengusulkan agar otoritas perbankan menerapkan cukai atau penalti terhadap bank yang NIM-nya di atas NIM yang ditentukan, misalnya 4 persen.

Caranya, kelebihan NIM dikenai pungutan seperti cukai. Alasannya, NIM yang tinggi merugikan sektor riil.

Bisa juga, bank yang NIM-nya berlebih dikenakan giro wajib minimum (GWM) tambahan.

Namun, apapun itu semua berpulang kepada OJK selaku otoritas perbankan.

Kita tentu berharap, aturan OJK yang baru ini benar-benar efektif dalam mendorong penurunan suku bunga kredit.