Ryamizard Sebut 'Illegal Fishing' Sama Bahayanya dengan Terorisme

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berkomitmen untuk mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pemberantasan illegal fishing.

Setelah terlibat dalam Satgas 115, kerjasama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ditingkatkan dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama asistensi pengadaan pesawat udara negara, pada Selasa (10/5/2016).

Dalam sambutannya, Ryamizard menyampaikan sama halnya dengan terorisme maupun pelanggaran batas wilayah, pencurian sumber daya alam (SDA) mineral dan perikanan juga termasuk ancaman negara yang harus diawasi Kemenhan.

“Ancaman nyata apa? Satu, teroris. Kedua, bencana alam. Ketiga, pelanggaran wilayah, pencurian SDA mineral dan termasuk ikan. Itu adalah ancaman nyata, dan pasti Kemhan akan menghadapi itu,” kata Ryamizard.

Adapun ancaman non-fisik misalnya kata dia adalah pemikiran atau paham radikalisme. Ryamizard menuturkan, ancaman-ancaman seperti itu kini menjadi perhatian Kemhan. Sebabnya, sekarang ini ancaman berupa perang terbuka sangat tidak mungkin.

“Di utara kita itu ada saudara-saudara kita Asean. Ketika pembentukan Asean, sudah ada kesepakatan tidak menggunakan kekerasan persenjata. Kalau ada masalah selesaikan dengan baik. Ya alhamdulillah 48th kita hidup damai, tenteram, dan penuh kebersamaan. Jadi untuk perang itu enggak ada,” kata Ryamizard.

Begitu pula di sisi selatan ada Australia, Selandia Baru dan negara-negara lain yang dulunya menganggap Indonesia sebagai ancaman, tetapi sekarang tidak lagi.

“Dengan demikian ancaman untuk perang terbuka itu belum datang, mudah-mudahan tidak datang,” lanjut Ryamizard.

Kendati begitu, dia menambahkan ancaman perang bisa menjadi nyata apabila keutuhan dan kedaulatan negara, serta keselamatan bangsa terganggu. “Kalau ini terganggu kita perang, untuk menjaga negara. Bukan untuk invansi. Kalau mau perang enggak ada. Tapi kalau terganggu masa kita mau diam?,” pungkas Ryamizard.