Jonan "Sentil" Pemprov DKI Jakarta soal Pembangunan Gedung Veteran dan Grand Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengeritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lantaran dianggap tidak mampu menciptakan tata kota yang baik. Akibatnya, pengaturan lalu lintas tidak akan berjalan dengan baik bila tata kotanya buruk.

Ia menyebutkan sejumlah bangunan yang menurutnya menjadi bukti buruknya Pemrov DKI Jakarta mengelola tata kota.

"Gedung Veteran di Semanggi, itu siapa yang ngasih izin masa ada persimpangan besar itu dikasih pusat keramaian," ujar Jonan di Kantor Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Jakarta, Rabu (11/5/2016).

"Saya yang enggak sekolah transportasi aja mikirnya kira-kira aneh," lanjut mantan Direktur Utama PT KAI tersebut.

Selama ini lalu lintas di Semanggi memang dikenal sangat padat. Pada hari-hari kerja, kemaceran parah kerap terjadi di kawasan tersebut. Selain ada pusat keramaian, di area tersebut juga berhadapan dengan pintu Tol Semanggi.

Antrean panjang untuk memasuki tol bahkan menjalar dan menyebabkan kemacetan di kawasan tersebut kian parah.

Selain Gedung Veteran, Jonan juga mengeritik pembangunan Grand Indonesia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).

"Itu diizinkan bangunan sedemikian besar namanya Grand Indonesia. Coba Pemrov DKI mikir," kata Jonan.

Menurut ia, pembangunan sektor transportasi tidak akan mampu mengejar pembangunan tata kota apabila pengelolaan kotanya tidak ditata dengan baik.

Seharusnya kata Jonan, setiap pembangunan gedung harus juga dipikirkan tata lalu lintasnya disekitarnya.

Ia memberikan contoh yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Belum lama ini Bareskrim mengirim surat ke Kementerian Perhubungan. Isinya meminta izin lalu lintas sebab Bareskrim ingin membuat gedung baru.

Jonan mengatakan bahwa kritiknya tersebut bukan untuk menyalahkan orang lain atas menumpuknya masalah di sektor transportasi.

Baginya, pembenahan sektor transportasi harus juga dibarengi dengan pembenahan tata kota, terutama di Jakarta.

Tepat

Pengamat perkotaan Yayat Supriatna menilai apa yang diungkapkan Jonan sangat tepat. Selama ini kata dia, perencanaan tata ruang wilayah memang kerap bermasalah dengan perencanaan sistem transportasi.

Menurut Yayat, dua persoalan tersebut tidak lepas dari persoalan kewenangan. Perencanaan tata ruang berada di pemerintah daerah, sementara kewenangan perencanaan sistem transportasi sebagian ada di pemerintah pusat.

Namun, persoalan di daerah semakin rumit sebab para pemilik modal kerap tidak mau tahu dengan perencanaan sistem transporatasi atau tata kota.

"Di sinilah dibutuhkan ketegasan pemerintah daerah. sekarang kan seperti ada kekuatan lain yang mengatur tata ruang. Jadi tata ruang menjadi tata uang (sekarang ini)," kata Yayat kepada Kompas.com.