Rizal Ramli: Reklamasi Jakarta Jadi Contoh Pembangunan Ekonomi yang Disetir Swasta

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menegaskan, pemerintah menginginkan pembangunan ekonomi disetir oleh negara, bukan investor atau swasta.

Hal tersebut ia sampaikan menanggapi kabar bahwa Inpex Corporation baru akan mengajukan proposal pengembangan lapangan atau Plan of Development (PoD) lapangan gas abadi Masela pada 2019. Jadwal tersebut molor dari yang ditetapkan, yaitu pada 2018.

“Itu kan maunya Inpex. Kita kan ingin berupaya pembangunan ekonomi kita ini di-drive oleh negara,” kata Rizal di kantornya, Jakarta, Rabu (11/5/2016).

Rizal mencontohkan kasus reklamasi pulau Teluk Jakarta. Rizal menyebut, hal itu merupakan salah satu contoh di mana pembangunan ekonomi disetir oleh investor swasta.

“Kita ingin pembangunan ekonomi di-drive negara, tapi mengakomodasi semua kepentingan. Kita mengakomodasi kepentingan investor, Inpex, dan lain-lain,” kata Rizal.

“Bukan dibalik-balik! Kasus reklamasi kan yang men-drive swasta,” imbuh Rizal.

Sebelumnya dikabarkan, pihak Inpex sudah menyampaikan kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bawah PoD Masela baru bisa diajukan pada 2019.

Molornya pengajuan PoD Masela ini disebabkan berubahnya desain pembangunan kilang dari floating menjadi pengembangan di darat.

Akibat molornya pengajuan PoD Masela ini, maka produksi Blok Masela pun mundur menjadi tahun 2025, dari target awal 2024.