Kemudahan dari Pemerintah dalam Kemitraan dengan Swasta di Proyek Infrastruktur

Kompas.com - 24/05/2016, 14:49 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditemani Menteri BUMN Rini Soemarno, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi, dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Arif Wibowo saat memeriksa perkembangnan pembangunan teriminal III Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (11/5/2016). Biro Pers Setpres/CahyoPresiden Joko Widodo (Jokowi) ditemani Menteri BUMN Rini Soemarno, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi, dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Arif Wibowo saat memeriksa perkembangnan pembangunan teriminal III Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (11/5/2016).
EditorWisnubrata

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan baru tentang Kemitraan Pemerintah Swasta atau Public Private Partnership (PPP) dalam penyediaan infrastruktur melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 (PP 38/2015).

Kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta yang dibahas dalam peraturan ini mengacu pada penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum.

Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai fokus pembangunan di Indonesia. Dalam kemitraan ini, kedua pihak akan berbagi keuntungan maupun potensi resiko usaha.

Dalam PP 38/2015 ditegaskan bahwa kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dalam sebuah kemitraan akan membuat realisasi proyek infrastruktur lebih mudah yaitu dengan adanya dukungan dan insentif.

Salah satunya, berdasarkan PP 38/2015, pemerintah akan membeli tanah yang akan digunakan untuk pembagunan infrastruktur menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah maupun anggaran perusahaan milik negara (BUMN).

Proyek infrastruktur dapat memperhitungkan penggantian biaya pengadaan tanah ini, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Hal ini tentu saja berdasarkan kelayakan anggaran dari proyek-proyek infrastruktur tersebut.

Selain itu, beberapa proyek infrastruktur berhak untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk dukungan kelayakan (feasibility support) dan insentif pajak, yang akan dikeluarkan oleh Departemen Keuangan.

Hal ini nantinya akan disebutkan dalam dokumen tender. Pemerintah maupun pemerintah daerah juga dapat memberikan dukungan dalam bentuk lain.

PP 38/2015 juga menyatakan bahwa pemerintah dapat memberikan jaminan untuk terlaksananya proyek infrastruktur berupa Jaminan khusus Infrastruktur. Jaminan ini juga dikeluarkan oleh Departemen Keuangan melalui entitas yang dibuat khusus untuk memberikan jaminan infrastruktur.

Jaminan Infrastruktur ini antara lain akan menjamin kemampuan keuangan instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas kewajiban keuangan berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur tertentu.

Secara teknis, apa saja yang dijamin, bagaimana penjaminannya akan disebutkan dalam dokumen tender.

Dikeluarkannya peraturan baru PP 38/2015 ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk fokus pada pembangunan infrastruktur.

Diharapkan dukungan serta kemudahan yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan peraturan tersebut akan mendorong pihak swasta untuk lebih banyak terlibat dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

Pihak swasta juga mesti jeli memanfaatkan dukungan ini sebagai peluang memperluas usahanya.  

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Biodiesel, Upaya RI Lepas dari Belenggu Kampanye Negatif Soal Sawit

Biodiesel, Upaya RI Lepas dari Belenggu Kampanye Negatif Soal Sawit

Whats New
Susi Pernah Borong 30 Pesawat, Sandiaga Uno: Kayak Beli Kacang

Susi Pernah Borong 30 Pesawat, Sandiaga Uno: Kayak Beli Kacang

Whats New
Semester I-2020, Fintech Ini Catat Penyaluran Pinjaman Naik 15 Persen

Semester I-2020, Fintech Ini Catat Penyaluran Pinjaman Naik 15 Persen

Whats New
Pangsa Pasar Bank Asing Masih Kecil di RI, Begini Rinciannya

Pangsa Pasar Bank Asing Masih Kecil di RI, Begini Rinciannya

Whats New
Catat, Cara Mantap Dapatkan Penghasilan Tambahan dari Bisnis Makanan Rumahan

Catat, Cara Mantap Dapatkan Penghasilan Tambahan dari Bisnis Makanan Rumahan

BrandzView
Luncurkan #TerusUsaha di Manado, Grab Bantu UMKM Bertransformasi Digital

Luncurkan #TerusUsaha di Manado, Grab Bantu UMKM Bertransformasi Digital

Whats New
Alami Kecelakaan Kerja Selama WFH Tetap Ditanggung BPJamsostek

Alami Kecelakaan Kerja Selama WFH Tetap Ditanggung BPJamsostek

Whats New
Serius Jadi Pemain Terbesar di Platform Digital, Telkom Bangun Hyperscale Data Center

Serius Jadi Pemain Terbesar di Platform Digital, Telkom Bangun Hyperscale Data Center

Whats New
Pekerja Sektor Ketenagalistrikan Tolak RUU Cipta Kerja, ini Alasannya

Pekerja Sektor Ketenagalistrikan Tolak RUU Cipta Kerja, ini Alasannya

Whats New
Pengusaha: Kita Asyik Bangun Infrastruktur, tapi Lalai Kembangkan Industrinya

Pengusaha: Kita Asyik Bangun Infrastruktur, tapi Lalai Kembangkan Industrinya

Whats New
Pandemi Covid-19 Bikin Ketidakpastian terhadap Produktivitas dan Penyerapan Tembakau

Pandemi Covid-19 Bikin Ketidakpastian terhadap Produktivitas dan Penyerapan Tembakau

Whats New
Bank Jago Bakal Kembangkan Layanan Tech Base Bank, Apa Itu?

Bank Jago Bakal Kembangkan Layanan Tech Base Bank, Apa Itu?

Whats New
Menteri Teten: 789.000 UMKM Sudah Go Digital

Menteri Teten: 789.000 UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Presiden hingga Pejabat Eselon II Tak Dapat THR, Belanja Pegawai Turun

Presiden hingga Pejabat Eselon II Tak Dapat THR, Belanja Pegawai Turun

Whats New
Kecuali STAN dan STMKG, Sekolah Kedinasan Tetap Dibuka Tahun Ini

Kecuali STAN dan STMKG, Sekolah Kedinasan Tetap Dibuka Tahun Ini

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X