Tax Amnesty, WNI Super Kaya, dan Ketimpangan

Untuk mendapatkan insentif yang dahsyat tersebut, WNI super kaya yang menyimpan dananya di luar negeri cukup membayar uang tebusan.

Besarnya tarif tebusan masih dibahas oleh Panja RUU Tax Amnesty yang terdiri dari perwakilan Kementerian Keuangan dan perwakilan Komisi XI DPR.

Namun, sejauh ini, pemerintah dan DPR tampaknya setuju dengan skema ini :

1. Untuk gelombang pertama, tarif tebusan sebesar 2 persen untuk repatriasi dan 4 persen untuk non repatriasi

2. Untuk gelombang kedua, tarif tebusan 3 persen untuk repatriasi dan 6 persen untuk non repatriasi.

Tarif tebusan itu akan dikenakan untuk seluruh kekayaan yang dilaporkan.

Dalam skema tersebut, pemohon yang bersedia membawa dananya ke Indonesia (repatriasi) akan dikenakan tarif yang lebih rendah dibandingkan bagi mereka yang tetap menaruh dananya di luar negeri.

Berdasarkan hitung-hitungan yang dilakukan, Menkeu Bambang optimistis pemerintah bisa mendapatkan dana sekitar Rp 165 triliun dari pembayaran uang tebusan simpanan WNI di luar negeri.

Uang tebusan yang hanya 2 -3 persen rasanya sangat tidak memberatkan. Apalagi, uang untuk membayar tebusan itu segera akan mendapatkan gantinya.

Sebab, dengan ditempatkan di deposito saja, WNI super kaya akan mendapatkan bunga sebesar 7 – 9 persen. Jika dibelikan Surat Utang Negara, bunganya bisa lebih tinggi.

Jadi, tax amnesty tidak hanya membebaskan pemohon dari jerat hukum, tetapi juga akan memperkaya pemohon.

Sementara, WNI yang patuh bayar pajak akan gigit jari. Sebab, dengan kepatuhannya, mereka harus bayar pajak 5 – 30 persen.

Apakah ketimpangan akan semakin membesar? Tentu saja.