Keadilan dalam "Tax Amnesty", Mungkinkah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Perdebatan seputar rencana pemerintah menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty kembali mencuat.

Kali ini hal yang diperdebatkan adalah tarif tebusan yang harus dibayar peserta tax amnesty kepada negara.

Di mata sebagian pihak, tarif tebusan yang tertuang dalam draf RUU Tax Amnesty terlalu rendah dan tidak memenuhi rasa keadilan masyakarat yang selama ini membayar pajak.

Lantas mungkinkah ada keadilan dalam penerapan kebijakan tersebut?.

Bagi pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia (UI), Darussalam, mencari rasa keadilan dari kebijakan tax amnesty memang bukan perkara mudah. Sebab, konsekuensi logis dari kebijakan pengampunan pajak adalah adanya ketidakadilan.

"Sekarang kita berdebat soal tarif dan dibawa ke ranah adil atau tidak adil. Ada yang bilang angka tarif sekarang kekecilan, kalau bisa tarifnya dinaikan lagi. Lantas pertanyaanya mau dinaikan hingga berapa?," ujar Darussalam kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (25/5/2016).

"Umpamanya mau dinaikan menjadi 10 persen tarif tebusannya, apakah itu sudah memenuhi rasa keadilan?," lanjut dia.

Di mata hukum kata Darussalam, saat bicara keadilan pajak, tentunya harus mengacu kepada besaran tarif pajak penghasilan (PPh).

Saat ini kata dia, wajib pajak badan usaha dikenakan PPh 25 persen sedangkan wajib pajak pribadi yakni PPh 30 persen dan denda maksimal 48 persen.

Meski sudah ada ketentuan itu, ucap dia, tetap saja pemenuhan rasa keadilan dalam kebajikan tax amnesty sulit diukur dengan pasti.

"Keadilannya tidak akan pernah selesai karena abstrak, ukurannya susah," ucap Darussalam.

Ia menyarankan, pemerintah dan DPR tidak terpaku hanya kepada persoalan tarif tebusan untuk memenuhi rasa keadilan masyakarat. Jangan sampai akibat tarif tebusan yang tinggi, tax amnesty jadi sepi peminat.

Menurut dia, seharusnya pemerintah dan DPR fokus kepada dana yang bisa dibawa pulang ke dalam negeri atau dana repatriasi hasil kebijakan tax amnesty.

"Jangan sampai perdebatan tarif membuat tax amnesty gagal. Karena yang dicari bukan uang tebusan tapi dana repatriasinya," kata dia.

Sejauh ini, tarif tebus yang akan berlaku untuk deklarasi adalah 2 persen untuk tiga bulan pertama, 4 persen untuk tiga bulan kedua, dan 6 persen untuk enam bulan selanjutnya hingga 31 Desember 2016.

Sementara untuk tarif tebusan yang berlaku atas repatriasi dana adalah 1 persen untuk tiga bulan pertama, 2 persen untuk tiga bulan kedua, dan 3 persen untuk 6 bulan selanjutnya.