Elektronifikasi Penyaluran Bansos Minimalisir Potensi Korupsi Di Sektor Pendidikan

Kompas.com - 26/05/2016, 18:53 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan Iwan SupriyatnaMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan menyambut baik diterapkannya elektronifikasi penyaluran bantuan sosial di bidang pendidikan.

Diterapkannya elektronifikasi akan meminimalisir potensi korupsi di sektor pendidikan.

"Berdasarkan data yang dirilis Indonesia Corruption Watch selama periode 2005-2015, dana di sektor pendidikan yang paling banyak di korupsi," ujar Anies di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Menurut Anies, objek pendidikan memang sangat rawan terjadi potensi korupsi.

Apalagi dengan banyaknya institusi pendidikan formal yang mencapai 212.000 institusi, sangat sulit dilakukan pengawasan.

"Banyak obyek pendidikan yang dikorupsi. Dengan adanya elektronifikasi ini diharapkan mampu meminimalisir potensi korupsi," imbuh Anies.

Anies menyebutkan, kebutuhan dana bansos pada tahun 2016 ini sebesar Rp 43 triliun.

Dengan besarnya dana tersebut, maka pengawasan dan penggunaan dananya perlu mendapat pengawalan secara ketat.

"Dana kebutuhan untuk bansos pendidikan Rp 43 triliun, dari sisi pengawasan dan optimalisasi pemanfaatannya harus dikawal," pungkas Anies.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X