Holding Energi Tak Sekedar Menggabungkan 2 BUMN!

KOMPAS.com - Wacana konsolidasi perusahaan-perusahaan pelat merah kembali menghangat, seiring dengan rencana pemerintah untuk menggabungkan BUMN yang memiliki bisnis sejenis.

Rencana pembentukan holding didorong oleh masih banyaknya BUMN yang berjalan sendiri-sendiri, kurang terkoordinasi dan bahkan saling berkompetisi. 

Bahkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menetapkan enam sektor perusahaan yang akan dijadikan prioritas holding‎ di masa pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. Enam sektor tersebut yaitu jalan tol, pertambangan, minyak dan gas atau energi, perbankan, perumahan serta jasa konstruksi ‎dan rekayasa.

Dari enam sektor tersebut ada beberapa sektor yang menjadi prioritas jangka‎ pendek seperti di antaranya sektor jalan tol, pertambangan dan sektor energi.

Holding BUMN ini memang dipandang perlu karena jumlah perusahaan pelat merah saat ini sebanyak 118 perusahaan. Jumlah ini dinilai kurang efisien dan menimbulkan biaya operasional cukup besar. Untuk itu, pemerintah berencana merampingkan jumlah BUMN tersebut dengan sistem holding.

Salah satu yang tengah dimatangkan pemerintah dalam rencana pembentukan holding ini adalah pembentukan perusahaan induk di sektor energi atau holding energi.

Rencananya, Holding Energi ini akan membawahi sejumlah perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang energi, yakni sektor minyak dan gas.

Sempat muncul gagasan beberapa perusahaan pertambangan seperti PT Bukit Asam Tbk juga masuk holding ini. Saat ini tinggal PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang akan menjadi konstituen dalam Holding Energi tersebut.

(Baca: PGN-Pertagas Akan Dilebur Jadi Anak Usaha Pertamina)

Pengelolaan BUMN di sektor energi memang diperlukan, dengan salah satu pertimbangannya adalah efisiensi.

Akan tetapi, berbeda dengan sektor lainnya, energi bukan semata komoditas yang bisa diperjualbelikan. Hal ini lantaran sektor tersebut punya aspek strategis dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Demikian juga efisiensi dalam pengelolaan BUMN memang diperlukan melalui pembentukan holding energi ini. Akan tetapi, pengelolaan tersebut harus tetap memperhatikan aspek konstitusi, sehingga penguasaan negara terhadap sektor strategis ini tetap terjaga.

Karena itu, pembentukan holding energi setidaknya harus memperhatikan empat aspek, yakni strategi pengelolaan energi nasional, konstitusi dan regulasi, korporasi, serta tata kelola yang baik atau corporate governance.

Strategi Pengelolaan Energi Nasional

Dalam kaitannya dengan strategi pengelolaan energi nasional, saat ini pemerintah telah menetapkan bauran energi yang betujuan agar Indonesia tak hanya bertumpu pada satu jenis energi.