Kompas.com - 02/06/2016, 08:02 WIB
Para Menteri, bersama Kakorlantas dan Dirjen Perhubungan Darat saat memberikan  Keterangan Pers di Kantor Kemenko Polhulkam, Jakarta, Rabu (1/6/2016) Yoga SukmanaPara Menteri, bersama Kakorlantas dan Dirjen Perhubungan Darat saat memberikan Keterangan Pers di Kantor Kemenko Polhulkam, Jakarta, Rabu (1/6/2016)
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mewajibkan kendaraan taksi online melakukan uji KIR layaknya angkutan umum lainnya.

Namun, kewajiban taksi online bukan hanya itu.

Menurut Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, ada dua persyaratan lain yang harus dipenuhi.

"Pengemudinya itu kalau mengemudikan kandaraan sedan SIM-nya itu A umum. Ini enggak bisa ditawar," ujar Jonan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (1/6/2016).

Sementara untuk kendaraan minibus atau yang memiliki 7 seat, pemerintah mewajibkan pengemudi taksi online menggunakan SIM B1 umum.

Terakhir, kendaraan taksi online yang dioperasikan harus memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) harus atas nama badan hukum, bukan perorangan.

"Kalau koperasi nanti dicek apakah harus atas nama koperasi atau perorangan," kata Jonan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemerintah menegaskan, apabila ketiga syarat itu tidak dipenuhi, maka kendaraan tersebut tidak boleh dioperasikan.

Sedangkan bila kendaraan itu tetap dioperasikan, maka pemerintah akan langsung mengandangkan kendaraan tersebut dan melayangkan surat teguran kepada badan usahanya.



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X