Ini Harapan Dirut Waskita Karya Soal LRT Palembang

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Waskita Karya (Persero) belum lama ini mendesak Kementerian Perhubungan untuk menandatangani kontrak proyek LRT (light rail transit) Palembang Sumatera Selatan.

Desakan tersebut bukan tanpa alasan, karena jika Kementerian Perhubungan belum juga menandatangani kontrak tersebut, maka proses pencairan pendanaan proyek dari perbankan akan mengalami keterhambatan.

Jika mengacu pada peraturan Presiden nomor 115 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan LRT Sumatera Selatan, seharusnya kontrak LRT Palembang telah ditandatangani pada Januari 2016.

"Ya memang sampai saat ini belum ditandatangani," ujar Direktur Utama PT Waskita Karya M Choliq kepada Kompas.com di Malam Anugrah BUMN, Jumat (3/6/2016).

Choliq berharap, Kementerian Perhubungan bisa menandatangani kontrak proyek LRT dalam waktu dekat.

Karena, pembangunan jalur itu terancam batal jika Kementerian Perhubungan tak juga menandatangani kontrak tersebut.

"Diharapkan satu atau dua minggu ini segera ditandatangani, ini hanya tinggal masalah administratif saja," terang Choliq.

Menurut Choliq, penandatanganan kontrak itu diperlukan untuk syarat administrasi pinjaman ke perbankan yang akan diajukan perseroan.

"Kalau kontrak belum ada maka pendanaan akan terhambat karena kucuran dari perbankan baru bisa diberikan kalau tandatangan kontraknya sudah ada," tutur Choliq.

Karena pendanaan proyek LRT Palembang tidak termasuk dalam penyertaan modal negara (PMN) yang dikucurkan kepada Waskita Karya senilai Rp 3,5 triliun, maka mau tidak mau perseroan harus menempuh pendanaan lain yakni dari pinjaman perbankan.

"Ini adalah proyek pertama kami yang menggunakan kontrak khusus, tidak pakai PMN," pungkas Choliq.

Dalam Perpres, pembangunan jalur LRT sepanjang 25 Km yang terbagi menjadi lima zona di lokasi Bandara Sultan Mahmud Badaruddin sampai dengan Komplek Olahraga Jakabaring Palembang ini ditargetkan selesai pada Juni 2018.