Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Sarankan Susi Pakai Satelit untuk Pantau Pencurian Ikan

Kompas.com - 15/06/2016, 14:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI Mahfudz Siddiq meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk membatalkan niatnya membeli 6 pesawat pengawas perikanan.

Untuk memantau kapal luar yang menerobos wilayah laut Indonesia dan mencuri ikan, Mahfudz menyarankan Susi untuk menggunakan satelit.

Menurut dia, untuk tugas surveillance pencurian ikan menggunakan pesawat saat ini tidak effektif karena sudah ada teknologi satelit yang bisa dimanfaatkan untuk memantau laut.

"Jadi kalau mau surveillance tidak perlu dengan pesawat yang biayanya tinggi," kata Mahfudz di Jakarta, Rabu (15/6/2016).

Mahfudz melihat Susi hanya menghitung besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan pesawat-pesawat tersebut.

Padahal, untuk bisa mengoperasikan pesawat itu membutuhkan komponen-komponen biaya lainnya seperti pelatihan SDM dalam hal ini pilot, biaya sewa tempat, dan biaya operasional lainnya.

TNI saja yang sudah memiliki pangkalan serta pilot yang terlatih, tambah dia, tidak sanggup melakukan tugas tersebut.

"Cost perawatannya tinggi sekali. Kalau tetap dipaksakan, patut dipertanyakan ada apa dengan niat Susi ini,” tambah mantan Ketua Komisi I ini.

Mahfudz pun khawatir jika program pengadaan pesawat ini direalisasikan, maka akan timbul lagi tumpang tindih dengan lembaga lainnya seperti Badan Keamanan Laut yang memang memiliki tugas seperti halnya coast guard di negara-negara lainnya.

“Jika Susi memaksakan membeli pesawat itu juga melanggar tupoksi Kementrian  KKP karena tugas mengontrol laut bukan menjadi tugas KKP. Tugas KKP itu adalah bagaimana mengembangkan sumber daya laut dan perikanan,” ujarnya.

Daripada membeli pesawat pengawas, Mahfudz pun meminta Susi untuk menggunakan anggaran yang ada untuk program pemberdayaan nelayan.

Mahfudz menyarankan agar niat Susi lebih baik dibatalkan dan dialihkan untuk program pemberdayaan nelayan, sebab saat ini hidupnya susah karena berbagai kebijakan menteri kelautan dan perikanan yang tidak berpihak pada nelayan.

"Menteri melarang nelayan menggunakan jenis pukat tertentu, tapi tidak membantu nelayan mendapatkan jenis pukat yang diizinkan,” ujar Mahfudz.

Pembelaan Susi

Susi memaparkan rincian perhitungannya soal penggunaan enam pesawat patroli. Hasilnya, penggunaan pesawat patroli justru menghasilkan penghematan hingga Rp 500 miliar per tahun.

"Kenapa saya ingin lakukan (patroli) dengan pesawat? Kita sebenarnya sudah kerja sama dengan AU. Tempo hari mereka pakai Boeing untuk pengawasan," kata Susi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

"Cuma, Boeing untuk survei kalau malam butuh 180.000 liter BBM. Itu (180.000 liter) bisa kita pakai satu tahun untuk enam pesawat kecil kita. Jadi, cost jauh berbeda."

Susi menuturkan, saat ini ada 16 kapal pengawas perikanan dengan konsumsi BBM rata-rata yakni 1.190 liter per jam, dan kecepatan maksimalnya hanya 20 knot. Sementara pesawat patroli hanya membutuhkan 362 liter per jam dengan kecepatan mencapai 200 knot.

Lebih jauh dia menjelaskan, untuk menjangkau wilayah operasi hingga 1.000 nautical miles (1.852 kilometer), kapal laut membutuhkan waktu hingga 50 jam. Sedangkan pesawat patroli jenis propeler hanya membutuhkan waktu lima jam.

Kompas TV Tantangan yang Dihadapi Menteri Susi- Satu Meja Eps 138 Bagian 2

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com