Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengenaan Cukai Kemasan Plastik Tunggu Persetujuan DPR

Kompas.com - 17/06/2016, 17:43 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengusulkan penambahan objek Barang Kena Cukai (BKC) baru, yaitu kemasan plastik.

Pengenaan cukai untuk kemasan plastik bertujuan untuk pengendalian konsumsinya, karena dampaknya yang destruktif terhadap linkungan.

Namun menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi, implementasi cukai kemasan plastik masih harus menunggu kesepakatan tarif dengan asosiasi, dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Heru memperkirakan penerimaan cukai dari kemasan plastik hanya Rp 1 triliun.

"Untuk objek BKC baru, tentunya pemerintah akan menyampaikan kepada DPR mengenai aspek legal, aspek teknis, dan aspek operasionalnya. Kita tunggu approval DPR. Begitu itu disetujui, tentunya kita akan laksanakan," kata Heru kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/6/2016).

Mulanya pemerintah mengusulkan objek BKC baru kemasan plastik yaitu botol minuman.

Namun menurut Heru, ada barang-barang dari plastik yang bisa dimasukkan dalam kategori kemasan plastik, seperti misalnya bungkus mie instan, bungkus minyak goreng, dan tas kresek yang saat ini di beberapa kota sudah tidak gratis.

Masuk APBN

Heru mengatakan, tarif cukai untuk kemasan plastik akan disepakati bersama Kementerian/Lembaga terkait dan juga asosiasi.

Tarif cukai juga perlu mendapat persetujuan dari DPR.

Menurut Heru, cukai kemasan plastik akan dipungut dan masuk sebagai penerimaan dalam APBN, tidak seperti kebijakan kantong plastik berbayar.

"Kita tahu bahwa selama ini pungutan Rp 200 untuk kantong plastik itu tidak masuk dalam APBN," ucap Heru.

"Kenapa ini (plastik) lebih baik seperti itu (dikenai cukai)? Karena tentunya dengan mekanisme dimasukkan dalam APBN, kita bisa tujukan dana-dana itu untuk perbaikan lingkungan, sebagai kompensasi dari barang-barang plastik yang merusak lingkungan," pungkas Heru.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Earn Smart
Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Spend Smart
Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Whats New
Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Rilis
Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Whats New
Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi 'Food Grade' di Jombang

Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi "Food Grade" di Jombang

Whats New
BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

Whats New
Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Whats New
Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Whats New
Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Whats New
BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Whats New
BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

Whats New
Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Whats New
Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan 'Hadiah' Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan "Hadiah" Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+