Tarif Cukai Kemasan Plastik Tak Lebih dari Rp 200 Per Buah

Kompas.com - 17/06/2016, 19:07 WIB
Direktur Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Heru Pambudi, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (17/6/2016). Pemerintah menargetkan pembangunan Pusat Logistik Berikat sebanyak 50 unit hingga akhir 2016. Estu SuryowatiDirektur Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Heru Pambudi, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (17/6/2016). Pemerintah menargetkan pembangunan Pusat Logistik Berikat sebanyak 50 unit hingga akhir 2016.
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pengenaan cukai kemasan plastik terus dikaji, termasuk soal tarifnya.

Jika saat ini kantong plastik berbayar dipungut Rp 200 per kantong, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi memastikan, tarif cukai lebih rendah dari pungutan kantong plastik berbayar.

"Saya ingin sampaikan kalau tas kresek sekarang Rp 200, kita harapkan kalaupun ini (cukai) disetujui dan disepakati bersama, maka kita berharap ini kurang dari Rp 200 per biji. Kurang dari yang sekarang berlaku," ucap Heru, di Jakarta, Jumat (17/6/2016).

Tak hanya lebih murah dari pungutan kantong plastik berbayar, Heru memastikan penerimaan cukai kemasan plastik juga akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah memperkirakan apabila pengenaan cukai kemasan plastik ini dijalankan, penerimaannya sebesar Rp 1 triliun.

Heru menambahkan, cukai yang rencana awalnya dikenakan pada kemasan plastik berupa botol minuman, kemungkinan bisa diperluas objeknya menjadi pada kemasan plastik untuk makanan, seperti bungkus mie instan dan bungkus minyak goreng.

Cukai juga akan dikenakan untuk tas kresek. "Tapi, pasti akan ada ruang untuk keringanan ataupun bahkan pembebasan terhadap barang-barang yang meskipun dia tergolong kemasan plastik, tetapi dalam kenyatannya dia sangat minim merusak lingkungan," imbuh Heru.

Lebih lanjut dia menerangkan, apabila sebuah perusahaan sudah bisa mendaur-ulang plastik kemasannya, maka perusahaan tersebut berpeluang dikenai tarif cukai lebih rendah dibandingkan yang tidak.

"Saya kira itu kebijakan yang bersifat insentif. Pun demikian kalau ternyata ada objek-objek yang sama sekali tidak bisa di-recycle, ini tentunya akan kita kenakan secara penuh," pungkas Heru.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X