Hadapi Era Suku Bunga Murah, Penyertaan Modal Koperasi Harus Segera Diterapkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan UKM menilai penerapan modal penyertaan pada koperasi harus segera dilaksanakan sebagai solusi alternatif. Dengan demikian, daya saing koperasi simpan pinjam tetap terjaga di tengah semakin murahnya suku bunga perbankan.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo menjelaskan, konsep modal penyertaan pada koperasi, diharapkan akan dapat menurunkan suku bunga pada koperasi tanpa harus mengeluarkan subsidi bunga seperti yang dilakukan saat ini.

"Jika modal penyertaan pada koperasi dilaksanakan, diharapkan penerapan kebijakan suku bunga rendah dapat diterapkan secara bersamaan, baik penerapan oleh perbankan dengan skema subsidi dan diterapkan oleh koperasi tanpa subsidi dengan skema modal penyertaan," ujar Braman dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (19/6/2016).

Ia mengatakan, kebijakan penerapan suku bunga rendah perbankan melalui kredit program menjadi 9 persen, ternyata memiliki dampak yang serius terhadap usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Beberapa dampak langsung yang akibat penerapan kebijakan suku bunga rendah ini, sebagian anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) mulai beralih mengakses pembiayaan ke perbankan.

"Beralihnya anggota mengakses kredit ke perbankan tersebut menyebabkan terjadinya turbulensi portofolio penyaluran pinjaman koperasi kepada anggota, dan dikhawatirkan akan menurunkan daya saing usaha simpan pinjam oleh koperasi," katanya.

Menurut Braman, hal ini harus segera diantisipasi secara dini oleh Pemerintah khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, agar keseimbangan pasar dapat tercipta secara berkeadilan dan memihak kepada Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

"Kebijakan modal penyertaan kepada koperasi diharapkan mampu menjaga daya saing koperasi dan dapat diterapkan secara bersamaan dengan kebijakan suku bunga rendah," katanya.

Modal penyertaan untuk koperasi nantinya dapat berasal dari empat sumber yakni dari APBN,  APBD, perseorangan, melalui badan hukum koperasi atau badan hukum lain.

"Saya berharap agar gubernur atau bupati seluruh Indonesia berusaha menerapkan kebijakan PP 33 tahun 1998 tentang modal penyertaan untuk koperasi sebagai implementasi kepedulian terhadap ekonomi kerakyatan koperasi dan UMKM," kata Braman.