Kompas.com - 22/06/2016, 15:02 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah ketar-ketir. Di tengah kebutuhan belanja yang begitu besar, hingga mencapai Rp 2.047,8 triliun– berdasarkan usulan RAPBNP 2016 – penerimaan negara ditaksir hanya mencapai Rp 1.734,5 triliun.

Artinya, ada defisit sebesar Rp 313,3 triliun atau sekitar 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Kebijakan pengampunan pajak diupayakan ‘lolos’, dengan harapan dapat menambal sedikit bolongnya anggaran.

Namun demikian, masih belum pastinya penerimaan pajak dari Tax Amnesty, dan pencapaian target pajak tentu menjadi kecemasan defisit bakal membengkak.

Padahal, berdasarkan undang-undang, pemerintah terikat untuk menjaga defisit anggaran di bawah tiga persen.

Kalau sudah begitu, lantas apa pilihan yang bisa diambil pemerintah untuk kemungkinan-kemungkinan yang tidak pasti itu?

Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, Rabu (22/6/2016) setidaknya ada dua jalan yang bisa ditempuh, yaitu solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang.

“Solusi jangka pendeknya, untuk menjaga defisit anggaran agar tidak membesar, pemerintah dapat melakukan upaya dari sisi pengeluaran maupun dari sisi penerimaan,” kata Yustinus.

Di sisi pengeluaran, pemerintah dapat melakukan efisiensi atau pemotongan anggaran yang tidak produktif. Sebagai pengingat beberapa waktu lalu, Presiden sudah menginstruksikan pemotongan anggaran sebesar Rp 50,01 triliun.

Namun menurut Yustinus, tanpa Tax Amensty, pemerintah perlu melakukan pemotongan belanja sekitar Rp 275 triliun. Sedangkan dengan Tax Amnesty (sesuai target penerimaan Rp 165 triliun), pemotongan yang dilakukan minimal sebesar Rp 110 triliun, agar defisit tetap terjaga di angka tiga persen PDB.

“Namun demikian, meskipun dalam jangka pendek dapat mengatasi defisit anggaran, pemotongan anggaran yang besar berisiko mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan, terutama dengan pemotongan anggaran yang terkait berbagai keperluan publik,” ucap Yustinus.

Pemotongan anggaran berpotensi menurunkan pelayanan kepada masyarakat dan terhambatnya pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, pada akhirnya pemotongan anggaran tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya semakin memperparah kondisi keuangan negara.

Oleh karena itu, sambung Yustinus, solusi terbaik adalah menggenjot sisi penerimaan. Dengan kondisi seperti sekarang ini, pemerintah berada dalam tekanan pemungutan pajak dan dipaksa untuk kreatif mencari sumber-sumber potensi perpajakan yang baru.

“Pemerintah tentu tak cukup hanya mengandalkan Tax Amnesty untuk menyelamatkan anggaran dari ancaman ‘shortfall’ pajak yang menghantui,” ujar Yustinus.

(baca: Mengetahui 'Shortfall' Pajak dan Bahayanya untuk Indonesia)

Banyaknya potensi pajak yang belum tergali membutuhkan usaha ekstra keras dari pemerintah, yakni dengan melakukan pembaruan sistem perpajakan yang menyeluruh.

Hal tersebut dilakukan dengan melakukan intensifikasi dari database yang dimiliki, penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak, revisi Undang-Undang Perbankan yang memperluas akses ke data perbankan, implementasi SIN (Single Identification Number), dan koordinasi penegakan hukum perpajakan.

“Di tingkat internasional, pemerintah juga perlu untuk memaksimalkan EOI untuk membongkar skema penghindaran pajak lintas batas,” imbuh Yustinus.

M Fajar Marta Perbandingan Belanja Negara dalam APBN dan APBN-P

 

Adakah solusi lain?

Yustinus mengemukakan solusi lain untuk menjaga defisit anggaran tidak melampaui tiga persen.

Upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan efisiensi penganggaran. “Untuk penganggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran, anggaran sebaiknya dialokasikan sesuai program prioritas yang akan dijalankan atau ‘money follow function’,” ucap Yustinus.

Selama ini dalam penerapannya anggaran yang dialokasikan ke berbagai institusi atau unit kerja mengacu pada berapa besar dana yang diterima tahun lalu.

Dengan kata lain, dana dialokasikan di muka, sebelum disusunnya kegiatan dan program.

Misalnya, kata Yustinus, ketika APBN naik 12 persen maka semua unit dapat menganggarkan kenaikan 12 persen.

Agaknya pemerintah perlu belajar dari pengalaman 10 tahun terakhir ketika target penerimaan pajak tidak pernah tercapai (kecuali 2008).

Dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak, tentu pilihannya adalah menambah utang atau memotong alokasi anggaran yang telah direncanakan.

Pada 2015 ketika penerimaan pajak hanya mencapai 81,9 persen, belanja harus ditekan menjadi 91,2 persen dari target APBN-P 2015.

Kompas TV Anggaran Bolong, Pemerintah Tambah Utang

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji 2023 Dibuka, Simak Formasi, Syarat, dan Cara Daftarnya

Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji 2023 Dibuka, Simak Formasi, Syarat, dan Cara Daftarnya

Work Smart
Bukan Percetakan atau Baliho, Ini Sektor yang Bakal Cuan di Tahun Politik 2024

Bukan Percetakan atau Baliho, Ini Sektor yang Bakal Cuan di Tahun Politik 2024

Whats New
Daftar Lowongan Kerja Bulan November 2022, dari KPU hingga Adaro

Daftar Lowongan Kerja Bulan November 2022, dari KPU hingga Adaro

Work Smart
Proyek Infrastuktur RI Diminta Tanpa Impor, Industri Dalam Negeri Siap?

Proyek Infrastuktur RI Diminta Tanpa Impor, Industri Dalam Negeri Siap?

Whats New
Harita Group Salurkan 2 Tahap Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Harita Group Salurkan 2 Tahap Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Whats New
Sederet Manfaat Nikel dalam Kehidupan Sehari-hari

Sederet Manfaat Nikel dalam Kehidupan Sehari-hari

Whats New
Tingkatkan Produksi Beras Nasional, Mentan SYL Kawal Gerakan Tanam di Kawasan Food Estate Kapuas

Tingkatkan Produksi Beras Nasional, Mentan SYL Kawal Gerakan Tanam di Kawasan Food Estate Kapuas

Rilis
6 Cara Cek Tagihan IndiHome secara Online dengan Mudah

6 Cara Cek Tagihan IndiHome secara Online dengan Mudah

Spend Smart
Pemulihan Pasca-gempa Cianjur, Ini Tips Menjaga Kesehatan untuk Penyintas Gempa

Pemulihan Pasca-gempa Cianjur, Ini Tips Menjaga Kesehatan untuk Penyintas Gempa

Whats New
5 Cara Cek Pajak Kendaraan di Jawa Timur lewat HP, Mudah dan Praktis

5 Cara Cek Pajak Kendaraan di Jawa Timur lewat HP, Mudah dan Praktis

Spend Smart
Sempat Sindir Orang Kaya Pakai BPJS, Ini Klarifikasi Lengkap Menkes

Sempat Sindir Orang Kaya Pakai BPJS, Ini Klarifikasi Lengkap Menkes

Whats New
BI 4 Kali Naikkan Suku Bunga, Ekonom Prediksi Kredit Tumbuh Lambat dan NPL Naik

BI 4 Kali Naikkan Suku Bunga, Ekonom Prediksi Kredit Tumbuh Lambat dan NPL Naik

Whats New
Pantang Mundur Jokowi di Kereta Cepat, meski Harus Tambah Utang ke China

Pantang Mundur Jokowi di Kereta Cepat, meski Harus Tambah Utang ke China

Whats New
Sri Mulyani Heran, Ada Badai PHK, Padahal Setoran Pajak Naik

Sri Mulyani Heran, Ada Badai PHK, Padahal Setoran Pajak Naik

Whats New
Ekonom Prediksi Badai PHK akan Meningkat Meski Terbatas

Ekonom Prediksi Badai PHK akan Meningkat Meski Terbatas

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.