Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jurnalis Indonesia Finance Today Tidak Diberi THR dan Upah 3 Bulan

Kompas.com - 30/06/2016, 07:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Belasan jurnalis Indonesia Finance Today (IFT) datang mengadu ke kantor Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) karena tidak di bayar upahnya selama kurang lebih tiga bulan berturut-turut. Mereka juga tidak diberikan uang tunjangan hari raya (THR).

Para karyawan yang mengadu juga menyatakan, hingga siaran pers ini disusun selalu mengalami kesulitan dalam menghubungi Aditya Chandra Wardhana, yang notabene merupakan Chief Executive Officer (CEO) IFT.

Hingga berita ini diturunkan, Aditya Chandra tidak pernah memberikan pernyataan apapun terkait masalah ini.

“Karena itu karyawan Indonesia Finance Today menilai tidak adanya itikad baik dari manajemen untuk melunasi gaji beserta THR,” ujar Hadi Saksono, salah satu jurnalis IFT, kepada Pengacara LBH Pers.

Hal tersebut di atas (Tidak bayar upah dan THR), jelas melanggar peraturan perudang-undangan, baik itu undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan maupun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.

(Pasal 1) menyebutkan, THR ini wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Oleh sebab itu dua regulasi di atas menjadi dasar bahwa upah dan THR pekerja harus dibayarkan oleh pihak pemberi kerja, dalam hal ini PT Gendaindo Perkasa/Indonesia Finance Today, kepada para pekerjanya.

Ade Wahyudin Pengacara LBH Pers mengatakan, upah tidak dibayar masuk dalam kategori penggelapan upah dan begitu juga dengan adanya sanksi bagi pihak pemberi kerja yang tidak membayarkan THR kepada para pekerja.

Dia mengatakan, LBH Pers selaku kuasa hukum pekerja telah mengundang bipartit kepada pihak manajemen PT Gendaindo Perkasa sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 24 dan 28 Juni 2016, namun undangan kami tidak dihiraukan dan pihak manajemen tidak datang mengahdiri undangan tanpa ada alasan yang jelas.

"Oleh karena itu, selanjutnya LBH Pers akan melakukan langkah hukum baik jalur pidana maupun hubungan industrial," kata Ade, melalui rilis pers ke Kompas.com.

Hal ini menambah catatan hitam perjalanan kemerdekaan pers Indonesia.  Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) mendesak kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Dewan Pers turut aktif dalam mengawasi elemen-elemen kemerdekaan pers, salah satunya adalah kesejahteraan para jurnalis.

Pesangon PHK

Sebagaimana diketahui, Bloomberg TV Indonesia bersama dengan majalah Bloomberg BusinessWeek dan koran Indonesia Finance Today (IFT) masuk dalam satu grup holding IDEA Group di bawah pimpinan Aditya Chandra Wardhana sebagai pendirinya.

Di IFT sendiri, hingga kini ada delapan mantan karyawan level editor ke atas yang belum tuntas pembayaran pesangon dan kewajiban perusahaan terhadap karyawan.

Sebanyak delapan karyawan IFT, yaitu Dudi Rahman (mantan Wapemred cetak), Hari Widowati (mantan Redpel), Andryanto Suwismo, Sopia Siregar, Alfian Tanjung, Chusnul Chotimah, Abdul Wahid Fauzi, dan Aprillia Ika (editor) pada awal Oktober 2015 terkena PHK.

Kepada delapan orang mantan karyawan itu, Aditya Chandra Wardhana selaku CEO IFT juga telah menandatangani nota kesepahaman berupa pembayaran pesangon dicicil selama enam bulan dengan formula tiap bulan dibayar satu kali gaji dan pada bulan kelima serta keenam sebanyak dua kali gaji. Pembayaran pesangon dilakukan mulai November 2015.

Pada November 2015 memang dilakukan pembayaran pesangon langsung dua kali gaji. Setelah itu, tidak ada lagi pembayaran kewajiban pesangon dari manajemen kepada kami sampai hari ini.

"Beberapa kali SMS, WA, dan e-mail dikirim oleh teman-teman kepada Aditya Candra dengan cc kepada Pak Sandiaga Uno dan Pak Rosan Roeslani (selaku shareholder), tak ada respons yang memuaskan,” ujar Dudi Rahman, mantan Wakil Pemimpin Redaksi (Print) IFT, kepada Kompas.com.

Seperti diketahui, Rosan Roeslani saat ini menjabat sebagai Ketua KADIN. Sementara Sandiaga Uno merupakan pengusaha muda yang berminat menjadi Gubernur DKI beberapa waktu lalu.  (Baca: LBH Pers dan Kemenakertrans Desak Ketua Kadin Lunasi Pesangon Eks Karyawan)

Menurut Dudi, Rosan dan Sandi pernah menjawab SMS dan berjanji untuk menyampaikan persoalan tersebut kepada Aditya. Namun, hingga saat ini, janji tersebut tidak terealisasi.

“Ini kan persoalan gampang kalau ada niat baik dan mau membuka diri untuk berkomunikasi,” kata Dudi.

Kompas TV THR Macet, Buruh Ngadu ke DPRD Bitung

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com